[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7c12a9c-bfdf-402c-b2e4-36b9eea144ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT DESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk meciptakan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, serta bertanggung jawab, perlu didukung dengan Perangkat Desa. Bahwa untuk mewujudkan manajemen Perangkat Desa, dalam upaya meningkatkan Peran Perangkat Desa dalam pelaksanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu adanya pengaturan terkait dengan Perangkat Desa sehingga memberikan Kepastian hukum. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini, sehingga perlu diganti. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dipandang perlu mengatur tentang Perangkat Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perangkat Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. \n Peraturan ini mengatur tentang pengaturan, penetapan, dan kedudukan perangkat desa, yang mencakup struktur organisasi dan fungsi perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Mengatur kriteria, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat desa. Ini mencakup ketentuan mengenai proses seleksi, kualifikasi, dan mekanisme rekrutmen perangkat desa. Menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan staf lainnya. Peraturan ini juga menentukan pembagian tugas dan fungsi perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan desa. Serta mengatur terkait pemberhentian dan juga penghasilan dari perangkat desa atau unsur staf perangkat desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 20 Seri D Nomor 09)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 25 Seri E Nomor 06)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 29 Seri E Nomor 09)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, dan bertanggung jawab melalui dukungan perangkat desa yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan mengatur manajemen perangkat desa untuk meningkatkan peran mereka dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan kepastian hukum terkait status dan fungsi perangkat desa.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Struktur Perangkat Desa: Perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis, yang semuanya berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Sekretariat Desa: Dipimpin oleh Sekretaris Desa yang membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, terdiri dari paling banyak 3 bidang urusan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.
Pelaksana Kewilayahan: Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dengan jumlah yang ditentukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, dipimpin oleh Kepala Kewilayahan.
Pelaksana Teknis: Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri dari paling banyak 3 seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.
Pengangkatan Perangkat Desa: Diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum (pendidikan minimal SLTA, usia 20-42 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa minimal 1 tahun) dan persyaratan khusus (pengetahuan teknis pemerintahan, kemampuan administrasi, pemahaman sosial budaya setempat, bersedia tinggal di desa, tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Kepala Desa, tidak pernah melanggar adat istiadat).
Mekanisme Pengangkatan: Melalui penjaringan dan penyaringan calon, konsultasi dengan Camat, dan penerbitan Keputusan Kepala Desa. Jika tidak ada calon yang memenuhi syarat, dapat diajukan dispensasi kepada Bupati untuk menurunkan standar pendidikan.
Larangan: Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, melakukan KKN, menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, dan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas.
Pemberhentian: Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena usia, terpidana, berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat, atau melanggar larangan.
Penghasilan: Perangkat Desa berhak mendapatkan penghasilan tetap dari APB Desa, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan.

","transitional_provisions","1. Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.\n2. Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala Desa kepada camat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.\n3. Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Jika sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NUNUKAN
PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF NUNUKAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NUNUKAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to create a professional, efficient and effective, and responsible Village Government, it needs to be supported by Village Apparatus;
that to realize the management of the Village Apparatus, in an effort to improve the Role of the Village Apparatus in the implementation of Development and the Implementation of Village Government, it is necessary to have regulations related to the Village Apparatus so as to provide legal certainty;
that Regional Regulation of Nunukan Regency Number 20 of 2006 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Village Apparatus, is no longer in accordance with legal developments and demands for the implementation of Village Government today,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7c12a9c-bfdf-402c-b2e4-36b9eea144ce","actionData","errors"]