Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 469 Tahun 2026 menetapkan Program Penyusunan Prioritas (Progsun) Kementerian Perindustrian Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan arah dan target penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perindustrian selama tahun 2026.

Secara substansial, Progsun ini mencakup 58 rancangan peraturan yang terdiri dari 1 Rancangan Peraturan Pemerintah, 2 Rancangan Peraturan Presiden, dan 55 Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian. Ruang lingkup pengaturan meliputi berbagai aspek strategis, seperti rencana induk pembangunan industri, kebijakan industri nasional, organisasi dan tata kerja unit organisasi, standardisasi industri (SNI), pelayanan publik, pengelolaan data industri, serta pengembangan sumber daya manusia industri.

Setiap rancangan peraturan telah ditetapkan unit kerja penanggung jawabnya serta target waktu penyelesaian yang bervariasi sepanjang tahun 2026. Selain itu, kebijakan ini mewajibkan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan laporan perkembangan penyusunan peraturan kepada Menteri secara berkala, paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

","transitional_provisions","1. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) yang masih dalam penyusunan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri terkait.\n2. Keberlakuan sertifikat TKDN dan/atau BMP, serta Sertifikat Kompetensi dan/atau Pelatihan Verifikator tetap diatur dalam ketentuan peralihan.\n3. Rekomendasi dan/atau rekomendasi pengecualian yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan terkait tetap berlaku.\n4. Permohonan penerbitan rekomendasi yang sedang dalam proses pada saat peraturan berlaku tetap diakomodasi.\n5. Ketentuan peralihan juga berlaku untuk penyesuaian RKL/RPL rinci.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan-peraturan yang disusun dalam Progsun ini dapat dikenai sanksi administratif, termasuk namun tidak terbatas pada peringatan, penangguhan, atau pencabutan izin.\n2. Sanksi disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur secara khusus dalam rancangan peraturan terkait disiplin pegawai.\n3. Sanksi administratif juga diterapkan pada pelanggaran terkait program restrukturisasi mesin, penyampaian data industri, serta pemanfaatan bahan baku dengan tarif bea masuk tertentu.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECREE OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 469 OF 2026
REGARDING
2026 PRIORITY PROGRAM FOR THE FORMULATION OF REGULATIONS OF THE MINISTRY OF INDUSTRY

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 12 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Industry Number 40/M-IND/PER/12/2017 concerning Guidelines for the Formulation of Laws and Regulations within the Ministry of Industry, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7bcca26-25be-4670-acb6-ec29e061f1e3","actionData","errors"]