[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7bba072-3b01-4b69-9004-46519c06bc16","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan\r\nKota","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Penyelenggaraan Penerangan\r\nKota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penerangan kota
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2021/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penerangan\r\nKota
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Penyelenggaraan Penerangan Kota merupakan usaha terpadu sebagai bentuk penyediaan perlengkapan jalan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Daerah Kota Yogyakarta, bahwa untuk menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan dan masyarakat, maka Penyelenggaraan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan mengakomodasi peran serta masyarakat, bahwa untuk menjamin pemenuhan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas Penyelenggaraan Penerangan Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuatkan pengaturan terhadap penyelenggaraan penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan tempat-tempat umum. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. \n Materi Pokok : Perencanaan, Pelaksanaan, kerjasama, alat penerangan kota, perizinan, pembiayaan, penghematan energi, larangan, pengawasan dan pengendalian, penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2021. \n Jumlah halaman : 15 HLM, Penjelasan : 6 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan penerangan kota, serta menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pengguna jalan dan masyarakat. Latar belakangnya adalah bahwa penyelenggaraan penerangan kota merupakan usaha terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah.

\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan penerangan kota, termasuk perencanaan yang menjadi kewenangan Walikota dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan yang meliputi penempatan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, dan/atau penghapusan penerangan kota. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. Peraturan ini juga mengatur lokasi penerangan kota di Jalan Kota, Jalan Lingkungan, Jalan Lingkungan Kampung, dan Tempat-Tempat Umum.

\r\n

Selain itu, diatur pula mengenai perizinan bagi Instansi Pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang ingin mengadakan, memasang, atau mengganti piranti dan/atau lampu penerangan. Biaya penerangan kota menjadi tanggung jawab pelaksana penerangan kota, meliputi biaya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan/atau pembayaran rekening listrik. Peraturan ini juga menekankan pentingnya penghematan energi dalam penyelenggaraan penerangan kota.

\r\n

Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan terkait penerangan kota, seperti melakukan penempatan dan pemasangan penerangan kota tanpa izin, merusak sarana dan prasarana penerangan kota, dan mendirikan bangunan yang menghalangi cahaya lampu. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan penerangan kota dilaksanakan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 6 OF 2021
CONCERNING
ORGANIZATION OF STREET LIGHTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Organization of Street Lighting is an integrated effort as a form of providing road equipment that is useful for accelerating the realization of community welfare by paying attention to the principles of democracy, equality, justice, and the uniqueness of the Yogyakarta City Region;
that in order to maintain security, safety and order for road users and the community, the Organization of Street Lighting as referred to in letter a needs to be done in an effort to improve services from the Regional Government and accommodate community participation;
that in order to guarantee the fulfillment of aspects of justice, benefit and legal certainty over the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7bba072-3b01-4b69-9004-46519c06bc16","actionData","errors"]