[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7baa8a9-032a-4f6e-b8ff-8d0ce8d57db5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No. 12/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kepariwisataan di Kabupaten Klaten merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang hidup di dalam masyarakat; bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu peluang bagi terciptanya pemerataan kesempatan usaha, dibutuhkan pembinaan dan pengawasan secara terarah dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2029; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. \n Peraturan ini mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang terkait dengan berbagai macam kegiatan wisata serta didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017. \n 37 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk melestarikan kekayaan destinasi wisata, memupuk rasa cinta tanah air, mendorong pengelolaan sumber daya destinasi berkelanjutan, memberi arah pembangunan destinasi, menggali potensi ekonomi melalui kepariwisataan, memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

\r\n

Peraturan ini mengatur prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan (industri, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan), objek dan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, usaha pariwisata (daya tarik wisata, kawasan pariwisata, transportasi wisata, perjalanan wisata, makanan dan minuman, akomodasi, hiburan dan rekreasi, pertemuan, informasi, konsultan, pramuwisata, wisata tirta, dan spa), hak dan kewajiban, larangan, badan promosi pariwisata daerah, gabungan industri pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata, pelatihan SDM, standardisasi, sertifikasi, tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

\r\n

Pemerintah Daerah berwenang menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan, menetapkan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan pendataan dan pendaftaran TDUP, memfasilitasi promosi, pengembangan daya tarik wisata baru, memberikan pembinaan, menyelenggarakan penelitian, memelihara daya tarik wisata, menyelenggarakan bimbingan sadar wisata, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

\r\n

Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

","transitional_provisions","1. Izin usaha kepariwisataan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuikan dengan mengajukan TDUP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.\r\n2. Pengusaha pariwisata wajib memiliki TDUP dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pasal 34 dan Pasal 40 dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha, atau penutupan kegiatan usaha.\r\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 12 OF 2017
CONCERNING
TOURISM MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that tourism in Klaten Regency is an integral part of the Long-Term Development Plan (RPJP) and the Medium-Term Development Plan (RPJMD) which is carried out systematically, planned, integrated, sustainably and responsibly while still providing protection for religious, social and cultural values that live in the community;
that with the increasing tourism activities in Klaten Regency as an opportunity for the creation of equitable business opportunities, directed and sustainable guidance and supervision is needed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Tourism Management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7baa8a9-032a-4f6e-b8ff-8d0ce8d57db5","actionData","errors"]