[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7ba6034-fe35-4ec6-bfd4-1971783bf3a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia","short_title","Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2012","number","15","year","2012","published_date","2012-10-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Veteran Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

veteran-republik-indonesia
2012
Undang-undang (UU) NO. 15, LN.2012/No. 182, TLN No. 5342, LL SETNEG: 16 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Veteran Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membela, mempertahankan kemerdekaan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;\r\nbahwa atas jasa dan pengorbanan warga negara Indonesia yang telah berjuang, membela, dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ikut melaksanakan perdamaian dunia, negara perlu memberikan penghargaan dan penghormatan berupa Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan pemberian penghargaan secara tepat terhadap jasa dan pengorbanan Veteran Republik Indonesia dalam memperjuangkan, membela, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dalam melaksanakan perdamaian dunia sehingga perlu diganti. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023).\r\n \n 1. Jenis veteran\r\n2. Pemberian Tanda Kehormatan Veteran RI\r\n3. Hak Veteran RI\r\n4. Kewajiban Veteran RI\r\n5. Legiun Veteran RI\r\n6. Larangan\r\n7. Ketentuan Pidana\r\n8. Ketentuan Peralihan\r\n9. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2012. \n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826). \n Ketentuan mengenai peristiwa keveteranan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tunjangan janda, duda, atau yatim-piatu dan Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai santunan dan tunjangan cacat serta alat bantu tubuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pemakaman Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.\r\nAnggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga dari Legiun Veteran Republik Indonesia diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.\r\n \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826).","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang Veteran Republik Indonesia, yang meliputi jenis veteran, pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia, hak dan kewajiban veteran, Legiun Veteran Republik Indonesia, serta ketentuan pidana terkait penyalahgunaan status veteran.

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan penghargaan dan penghormatan yang lebih tepat terhadap jasa dan pengorbanan Veteran Republik Indonesia dalam memperjuangkan, membela, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dalam melaksanakan perdamaian dunia. Undang-undang ini juga bertujuan untuk menyatukan penafsiran tentang Veteran Republik Indonesia dan menyesuaikan sanksi pidana dengan perkembangan saat ini.

Ketentuan Substansial:

Jenis Veteran: Undang-undang ini membagi jenis Veteran Republik Indonesia berdasarkan peristiwa keveteranan, yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia, dan Veteran Anumerta Republik Indonesia.
Pemberian Tanda Kehormatan: Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia diberikan oleh Presiden kepada Warga Negara yang memenuhi syarat, namun dapat didelegasikan kepada Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
Hak Veteran: Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran Pembela Kemerdekaan berhak mendapatkan Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, pemakaman di taman makam pahlawan, dan hak-hak tertentu lainnya. Veteran Perdamaian berhak mendapatkan pemakaman di taman makam pahlawan dan hak-hak tertentu. Veteran Anumerta berhak mendapatkan pemakaman di taman makam pahlawan.
Kewajiban Veteran: Veteran Republik Indonesia wajib setia kepada Pancasila dan UUD 1945, memegang rahasia negara, menjunjung tinggi nama baik veteran, dan aktif dalam program pembangunan nasional.
Legiun Veteran Republik Indonesia: Veteran Republik Indonesia tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai wadah perjuangan.
Larangan dan Sanksi Pidana: Undang-undang ini melarang pemberian keterangan tidak benar terkait status veteran dan penyalahgunaan sebutan Veteran Republik Indonesia, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengajuan pemberian Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang sedang dalam proses tetap dilanjutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826).","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya atau diri orang lain yang mengakibatkan diberikannya Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), serta dicabut keveteranannya.\n2. Setiap orang yang dengan sengaja menamakan dirinya sebagai Veteran Republik Indonesia sedangkan ia tidak berhak atas sebutan Veteran Republik Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49572/uu-no-7-tahun-1967","6497a5fe-a50f-4b55-981e-dc33567e196e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2012
CONCERNING
VETERANS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that every Indonesian citizen has the right and obligation to defend, maintain independence, and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and/or participate in maintaining world order based on independence, eternal peace, and social justice;
that for the services and sacrifices of Indonesian citizens who have fought, defended, and maintained the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and/or participated in maintaining world peace, the state needs to provide appreciation and respect in the form of the Veteran of the Republic of Indonesia Star of Honor;
that Law Number 7 of 1967 concerning Veterans of the Republic of Indonesia does not fully reflect

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7ba6034-fe35-4ec6-bfd4-1971783bf3a6","actionData","errors"]