[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7b1b05c-6ac0-46ec-8713-2e60c46d17db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peraturan-daerah-kabupaten-badung-pembentukan-perangkat-daerah-badan-kesatuan-bangsa-dan-politik
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1/jdih.badungkab.go.id/7hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka perlu didukung oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Penre:rintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 \n mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah, kepegawaian dan jabatan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020. \n isi 5 halaman, penjelasan 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai perangkat daerah di Kabupaten Badung. Pembentukan badan ini bertujuan untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol berfungsi sebagai perancang kebijakan, pelaksana kebijakan, dan koordinator di berbagai bidang seperti pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, kehidupan demokrasi, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, serta golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah Kabupaten Badung.

\n\n

Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bagian, dan empat Bidang yang masing-masing membawahi dua Sub Bidang. Pada Badan Kesbangpol dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

\n\n

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kesbangpol diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan Kesbangpol merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a. Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. Pemerintah Daerah dapat mengangkat Jabatan Fungsional untuk melaksanakan tugas tertentu pada Badan Kesbangpol.

\n\n

Segala biaya yang timbul akibat dari pembentukan Badan Kesbangpol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

","transitional_provisions","1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku dan melaksanakan tugas sampai dengan penetapan pengisian/pengukuhan jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BADUNG
PROVINCE OF BALI
REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL APPARATUS
AGENCY FOR NATIONAL UNITY AND POLITICS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BADUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that to assist the Head of Region in the implementation of
governmental affairs in the field of national unity and politics,
it needs to be supported by a regional apparatus that
carries out governmental affairs in the field of unity
nation and politics;
that the regional apparatus that carries out the affairs
government in the field of national unity and politics
functions as a policy designer in the field of unity
nation and politics, policy implementation and coordination
field of ideological guidance, national insight, politics
domestic affairs, democratic life, economic resilience,
social and cultural, harmony between tribes and intra-tribes,
religious

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7b1b05c-6ac0-46ec-8713-2e60c46d17db","actionData","errors"]