[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7a954c3-05c2-4e60-963a-b2246f53d6f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1967","number","260","year","1967","published_date","1967-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1967
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 260, https://jdih.setkab.go.id; 3 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 1967. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan ini bertujuan untuk mempertegas tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri, baik ekspor maupun impor, guna mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjamin stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan menetapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah dan peraturan yang berlaku.

Ketentuan Substansial: Menteri Perdagangan bertanggung jawab dalam menetapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri dan mengawasi pelaksanaannya. Dalam bidang ekspor, tugasnya meliputi penetapan target ekspor, kebijaksanaan pemasaran, pembatasan ekspor sesuai perjanjian internasional, dan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam bidang impor, tugasnya meliputi pembinaan dan pembimbingan aparat perdagangan impor untuk mencapai efisiensi dan mendukung program Pemerintah. Semua tugas ini harus memperhatikan kepentingan nasional, kestabilan ekonomi, dan kerjasama internasional.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ... TAHUN 1967
TENTANG
PENEGASAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI PERDAGANGAN DALAM BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa Menteri Perdagangan menetapkan kebijaksanaan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan mengatur serta mengawasi pelaksanaannya berdasarkan kebijaksanaan umum Pemerintah yang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri/Departemen dan instansi-instansi lain berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;
Bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam bidang pengurusan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), guna memperoleh hasil yang lebih besar serta menjamin stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, dipandang perlu mempertegas tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri;

Mengingat:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1);
Ketetapan MPRS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7a954c3-05c2-4e60-963a-b2246f53d6f3","actionData","errors"]