[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d78e68e7-e982-47be-ba49-b09a316935df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 Tahun 2016","number","18/42/PBI/2016","year","2016","published_date","2016-11-28","effective_date","2017-01-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Bank Indonesia NO. 18/42/PBI/2016, LN 2016/NO 257; PERATURAN.GO.ID : 16 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 1/1/PDG/1999 tanggal 18 Mei 1999 tentang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia.\n2. Ketentuan mengenai jenis dokumen Bank Indonesia yang bersifat pengaturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/72/INTERN tanggal 27 November 2015 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia bertujuan untuk menciptakan peraturan yang baik melalui prosedur dan metode yang baku, serta memperjelas fungsi, tugas, dan wewenang dalam pembentukan peraturan di lingkungan Bank Indonesia.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis-jenis peraturan yang meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern). Materi muatan PBI mencakup materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk diatur dengan PBI dan/atau materi untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia. Materi muatan PDG berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk diatur dengan PDG dan/atau materi yang bersifat internal untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia. Materi muatan PADG berisi materi yang didelegasikan oleh PBI, materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI, dan/atau materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI. Materi muatan PADG Intern berisi materi yang didelegasikan oleh PDG, materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan PBI dan/atau PDG di internal Bank Indonesia, dan/atau materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan PBI dan/atau PDG untuk internal Bank Indonesia.

\n\n

Tahapan pembentukan PBI meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tahapan pembentukan PDG, PADG, dan PADG Intern meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengumuman dan/atau penyebarluasan. Dalam penyusunan rancangan PBI dan rancangan PADG, Satuan Kerja Pemrakarsa mengundang instansi, lembaga, atau pihak lain yang terkait untuk memperoleh masukan secara lisan dan/atau tertulis.

","transitional_provisions","1. Semua Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur ekstern yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADG.\n2. Semua Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur intern yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PADG Intern.\n3. Semua Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat mengatur ekstern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PBI.\n4. Semua Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat mengatur intern, yang sudah ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai PDG.","sanctions","(-)","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Dewan Gubernur Nomor 1/1/PDG/1999 tanggal 18 Mei 1999 tentang Tata Tertib Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia","link","",{"_95":100,"_97":98},"Ketentuan mengenai jenis dokumen Bank Indonesia yang bersifat pengaturan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/38/INTERN tanggal 29 Juni 2009 perihal Pengaturan Dokumen Bank Indonesia","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_95":112,"_97":113,"_36":114},"Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/24/PADG/2022 Tahun 2022","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/631","1eecdabd-925f-4608-ab05-1a119b70e44c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
BANKING. BI. Regulation. Formation. (Explanation in Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5954).

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 18/42/PBI/2016
ON
FORMATION OF REGULATIONS AT BANK INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that Bank Indonesia as a state institution and public legal entity is authorized to stipulate regulations within the limits of its authority;
that the formation of regulations at Bank Indonesia must be carried out in accordance with the principle of forming laws and regulations and the general principles of good governance;
that the formation of regulations at Bank Indonesia needs to be supported by standard procedures and methods as guidelines in the formation of regulations at Bank Indonesia;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d78e68e7-e982-47be-ba49-b09a316935df","actionData","errors"]