[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d78c63d7-1c1b-410a-a723-03395a493376","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-09-07","effective_date","2009-12-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Surat Ijin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

surat-ijin-usaha-perdagangan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Surat Ijin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang\r\nmenjadi kewenangan daerah, khususnya urusan bidang perdagangan,\r\npemerintah daerah perlu memberikan pelayanan, pengendalian dan\r\ntertib administrasi, untuk mendorong perkembangan dunia usaha.\r\nb. bahwa untuk mendorong perkembangan dunia usaha di bidang\r\nperdagangan diperlukan kemudahan, keseragaman, ketertiban dan\r\nkepastian hukum dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.\r\nc. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan\r\npengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan.\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,\r\nhuruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat\r\nIzin Usaha Perdagangan. \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur surat izin untuk\r\ndapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tKriteria Usaha;\r\n3.\tPerizinan;\r\n4.\tKewenangan Dan Pembinaan;\r\n5.\tPerubahan Perusahaan;\r\n6.\tHak, Kewajiban Dan Larangan;\r\n7.\tSanksi Administrasi;\r\n8.\tPembatalan Izin;\r\n9.\tPelaporan;\r\n10.\tKetentuan Penyidikan;\r\n11.\tKetentuan Pidana;\r\n12.\tKetentuan Peralihan;\r\n13.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2009. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dibentuk untuk memberikan pelayanan, pengendalian, dan tertib administrasi dalam bidang perdagangan, serta mendorong perkembangan dunia usaha di Kota Semarang. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, keseragaman, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penerbitan SIUP.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Kewajiban setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan untuk memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Kriteria usaha perdagangan dibedakan menjadi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar berdasarkan kekayaan bersih.
Jenis SIUP terdiri dari SIUP Kecil, Menengah, dan Besar, serta SIUP Mikro untuk Usaha Mikro.
Pengecualian kewajiban memiliki SIUP diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan, kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan, dan usaha mikro perorangan dengan kriteria tertentu.
SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun.
Perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota jika membuka cabang atau perwakilan di daerah.
Walikota berwenang menerbitkan SIUP dan dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
Pemilik SIUP wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun dan melaporkan penutupan perusahaan.

","transitional_provisions","1. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemilik SIUP wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pemilik SIUP yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 21 akan diberikan peringatan tertulis.\n2. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, akan diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.\n3. Jika setelah pemberhentian sementara peringatan tetap tidak diindahkan, SIUP akan dicabut.\n4. Pencabutan SIUP dapat dilakukan jika perusahaan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan SIUP, memiliki SIUP berdasarkan data yang tidak benar, dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI, atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
YEAR 2009 NUMBER 7

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 6 OF 2009
CONCERNING
TRADING BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out governmental affairs that are the authority of the region, especially in the field of trade, the regional government needs to provide services, control and orderly administration, to encourage the development of the business world.
that to encourage the development of the business world in the field of trade, ease, uniformity, order and legal certainty are needed in the issuance of Trading Business License.
that in connection with the above, it is necessary to regulate Trading Business License.
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Trading Business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d78c63d7-1c1b-410a-a723-03395a493376","actionData","errors"]