[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d78b7886-f381-4f9d-8dd4-bd6cfefd3836","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-12-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Satuan-Polisi-Pamong-Praja
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.2.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, optimalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum , diperlukan organisasi perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah; b. Bahwa untuk mewujudkan hal dimaksud huruf a dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang mengatur mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja;\r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 g telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; Formasi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut t Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah \n Jumlah Halaman: 7 HLM; Penjelasan: 2 halaman; Lampiran: 1 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) sepanjang yang mengatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2005 ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kinerja dan optimalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah perlunya organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien, serta adanya perubahan dalam pedoman organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.\n\nPeraturan ini membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP memiliki fungsi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Tugas Satpol PP meliputi penyelenggaraan pengendalian operasional, pengembangan kapasitas personel, penyidikan dan penindakan, serta pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Operasional, Seksi Pengembangan Kapasitas, Seksi Penyidikan dan Penindakan, dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Untuk melaksanakan tugas operasional, Satpol PP dapat membentuk peleton-peleton yang terdiri dari regu-regu, dengan formasi yang ditetapkan oleh Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16432/perda-kab-kulon-progo-no-17-tahun-2012","92741f3a-d01c-4e37-9004-12d44f2302ad","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KULON PROGO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER: 8 YEAR 2005
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
CIVIL SERVICE POLICE UNIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

Considering:

that in order to improve performance, optimize
the implementation of public peace and order, a proportional, effective and efficient
Regional apparatus organization is needed
while still considering the authority, characteristics,
potential and needs of the Region;
that to realize the intent of letter a and with the
stipulation of Government Regulation Number 32 of 2004 concerning
Guidelines for the Civil Service Police Unit as a follow-up to
Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines
Regional Apparatus Organization, it is necessary to review the Regulation
Kulon Progo Regency Number 12 of 2000 concerning
Establishment, Organization and Work Procedures of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d78b7886-f381-4f9d-8dd4-bd6cfefd3836","actionData","errors"]