[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7788458-7ab0-449a-b28f-e7f4121c1c9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-06-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepala Desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2006/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 \r\nTahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi\r\nUndang-Undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang\r\nNomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,\r\nPengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan\r\nPemberhentian Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 20 perlu ditinjau\r\nkembali;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka\r\ndipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSemarang tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, \r\nPengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang meliputi Pemilihan Kepala Desa, Pengaduan Dan Penyelesaian Masalah, Pengesahan, Pelantikan, Masa Jabatan, Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Tindakan Penyidikan, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2006. \n Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut. \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 20).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, yang mengharuskan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2000.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia ini bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, membuat tata tertib pemilihan, menyusun anggaran biaya pemilihan, mendaftarkan pemilih, menetapkan daftar pemilih, menyiapkan kartu suara, menghitung suara, dan menyampaikan berita acara pemilihan kepada BPD. Selain itu, dibentuk juga Panitia Pengawas tingkat desa oleh Pemerintah Desa bersama BPD untuk mengawasi proses pemilihan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur persyaratan bagi calon Kepala Desa, proses penjaringan dan penyaringan calon, hak pilih warga desa, kampanye calon Kepala Desa, serta pelaksanaan pemungutan suara. Asas pemilihan Kepala Desa adalah jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Diatur pula mengenai pemilihan ulang jika terjadi kondisi tertentu, seperti jumlah pemilih tidak memenuhi kuorum atau terdapat calon dengan suara terbanyak yang sama. Biaya pemilihan bersumber dari APB Desa, bantuan pemerintah, sumbangan, dan swadaya masyarakat.

\n\n

Selanjutnya, peraturan ini mengatur mengenai pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati, pelantikan Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun, serta pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan tertentu. Diatur pula mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Desa jika terjadi kekosongan jabatan.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatannya.","sanctions","1. Panitia pemilihan, Pemerintah Desa dan BPD apabila dalam melaksanakan tugas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pemilih yang tertangkap tangan dan / atau terbukti menggunakan hak pilih orang lain dan / atau menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung menghambat jalannya Rapat Pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNMENT OF SEMARANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2006
ON
PROCEDURES FOR ELECTION, NOMINATION, APPOINTMENT, INAUGURATION AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

Considering :

that with the enactment of Law Number 32
of 2004 on Regional Government as it has been
amended by Law Number 8 of 2005 on
Enactment of Government Regulation in Lieu of Law
Number 3 of 2005 Concerning Amendments to Law
Number 32 of 2004 Concerning Regional Government into
Law, the Regional Regulation of Semarang Regency
Number 6 of 2000 concerning Procedures for Nomination, Election,
Ratification, Inauguration, Temporary Dismissal and
Dismissal of Village Head which was enacted in the
Regional Gazette of Semarang Regency Year 2000 Number 20 needs to be reviewed
again;
that based on the considerations referred to in letter a, it is
deemed necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7788458-7ab0-449a-b28f-e7f4121c1c9e","actionData","errors"]