[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d77679c0-0773-4183-836d-19a31276b70a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018 tentang SISTEM KESEHATAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","SISTEM KESEHATAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM KESEHATAN DAERAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah ini dibentuk bahw a setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan berdampak pada kerugian ekonomi, oleh karena itu setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi peningkatan pembangunan di Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah in adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERPRES No. 72 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Kesehatan Daerah Koto Gorontalo, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup SISKESDA; Upaya Kesehatan; Sediaan Farmasi, Perbekalan kesehatan dan Makanan; Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Manajemen Kesehatan; Sanksi Administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 36 Halaman dengan Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Siskesda) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui penyelenggaraan urusan kesehatan yang sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Selain itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dianggap sebagai investasi penting bagi pembangunan daerah. Siskesda dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Siskesda mencakup berbagai aspek pembangunan kesehatan di daerah, meliputi:

Upaya Kesehatan: Terdiri dari Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang mencakup berbagai kegiatan seperti kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan pada bencana, dan lainnya.
Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan: Menjamin ketersediaan dan pengelolaan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.
Sumber Daya Manusia Kesehatan: Perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
Pembiayaan Kesehatan: Penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan untuk kesehatan, dengan alokasi minimal 10% dari APBD di luar gaji.
Manajemen Kesehatan: Perencanaan, pembiayaan, pemasaran sosial, penyediaan informasi, tenaga kesehatan, dan penjaminan mutu.

Peraturan ini juga mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab antara Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas dalam penyelenggaraan Siskesda.

","transitional_provisions","1. Izin yang terkait dengan pelayanan dan tenaga kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), dan/atau Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administrasi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, pembatalan atau pembekuan izin, pencabutan izin pendirian sarana kesehatan, dan penutupan sarana kesehatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL HEALTH SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that anything that causes health problems in the community will have an impact on economic losses, therefore every effort to improve the health status of the community is an investment for increasing development in the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Regional Health System of Gorontalo City;

In View of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d77679c0-0773-4183-836d-19a31276b70a","actionData","errors"]