[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7759c84-856d-4a16-a3ce-a6d3951293a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007","number","6","year","2007","published_date","2007-10-05","effective_date","2007-10-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa-keuangan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6, TLD NO.6, LL KAB. KAPUAS HULU: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan tentang Keuangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu; \n UU No.27 Tahun 1959, UU No.34 Tahun 2000, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, \n KETENTUAN UMUM; KEUANGAN DESA; SUMBER PENDAPATAN DESA; PELAKSANAAN ANGGARAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2007. \n 8 halaman dan 1 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta untuk menjadikan sebagian sumber pendanaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Kedudukan Keuangan Desa, yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah.
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Sumber Pendapatan Desa, yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa) dan Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa).
Pelaksanaan Anggaran, termasuk pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa dan penatausahaan keuangan desa oleh bendaharawan desa.
Pengelolaan Dana Alokasi Desa yang dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa).
Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dan BPD dalam pengelolaan ADD.
Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa yang dilakukan oleh tim Pembina tingkat Kabupaten dan Tim Pembina tingkat Kecamatan serta Badan Pengawasan Daerah.

Sumber Keuangan yang berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah, sementara Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu.\n2. Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KAPUAS HULU REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 6 OF 2007
on
VILLAGE FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 28 and Article 72 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to stipulate a Regulation on Village Finance in Kapuas Hulu Regency; \n that for the purpose in letter a above, it is necessary to stipulate with a Regional Regulation of Kapuas Hulu Regency on Village Finance. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Law- Emergency Law Number 3 of 1953 on the Establishment of Region Level II in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72, Supplement to State Gazette of the Republic Indonesia Number 1820); \n Law Number 34

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7759c84-856d-4a16-a3ce-a6d3951293a9","actionData","errors"]