[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d76f9cc0-cb04-46a9-a690-d1cfdf6c45b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","Penyelenggaraan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-KESEHATAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n Memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028, antara lain menegaskan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat yang mengarah pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dan terus mendorong peran serta swasta dalam peningkatan keunggulan lokal untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai entitas sosial, ekonomi yang berkeadilan dengan memperhatikan nilai, sosial budaya dan moral serta kearifan lokal.\r\nUntuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan, perlu pedoman, bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan sumberdaya manusia dan daya saing untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat di daerah. \n 1. UU Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah.\r\n2. UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.\r\n3. UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Wabah \r\n4. UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan\r\n5. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika\r\n6. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen\r\n7. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia\r\n8. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten\r\n9. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi \r\n10. UU Nonor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak\r\n11. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional\r\n12. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran\r\n13. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n14. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah\r\n15. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional\r\n16. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025\r\n17. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana\r\n18. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik\r\n19. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika\r\n20. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\n21. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit\r\n22. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n23. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara jaminan Sosial Nasional\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan \r\n27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan\r\n28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengaman Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan\r\n29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan\r\n30. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah\r\n31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan melakukan Kegiatan dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing\r\n32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota\r\n33. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah\r\n34. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah \r\n35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana \r\n36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian\r\n37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuagan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi \r\n38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan\r\n39. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilance Epidemiologi Kesehatan\r\n40. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional\r\n41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan\r\n43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028\r\n44. Peraturan daerah Provinsi Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik \n Mengatur tentang Penyelenggaraan Kesehatan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis. Latar belakangnya adalah untuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan melalui upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Meliputi penyelenggaraan surveilans epidemiologi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, pengendalian masalah kesehatan akibat bencana dan wabah, pencegahan pencemaran lingkungan, surveilans gizi buruk, bimbingan pelayanan kesehatan haji, pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan, bimbingan upaya kesehatan di daerah perbatasan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana kesehatan, pemberian rekomendasi dan izin sarana kesehatan tertentu, pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan, penempatan tenaga kesehatan strategis, pelatihan tenaga kesehatan, sertifikasi tenaga kesehatan, pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing, penyediaan buffer stock obat, sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, penyelenggaraan promosi kesehatan, bimbingan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pengelolaan survei kesehatan daerah, kerjasama luar negeri, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan, serta pengelolaan sistem informasi kesehatan.
Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kesehatan: Mencakup Sistem Kesehatan Provinsi (upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, pemberdayaan masyarakat, manajemen kesehatan, informasi kesehatan, dan pengaturan kesehatan) dan strategi penyelenggaraan kesehatan (hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat dan swasta, dan koordinasi penyelenggaraan kesehatan).
Hak dan Kewajiban Masyarakat: Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, mendapatkan lingkungan yang sehat, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, serta memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya. Setiap orang juga berkewajiban turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menghormati hak orang lain, berperilaku hidup sehat, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya, serta turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.","sanctions","1. Setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan/atau rekomendasi pencabutan izin.\n3. Pelanggaran yang berimplikasi pada kejahatan atau kelalaian yang dilakukan secara sengaja dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 7 OF 2012
on
HEALTH ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that considering the provisions of Regional Regulation of South Sulawesi Province Number 10 of 2008 concerning the Regional Long-Term Development Plan of South Sulawesi Province for 2008-2028, among other things, affirming that health development is directed at improving the quality of health and education of the community which leads to increasing and equitable welfare and continues to encourage private sector participation in improving local excellence to realize South Sulawesi as a social, economic entity that is just by paying attention to values, socio-culture and morals as well as local wisdom;
that to implement health development, guidelines, forms and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d76f9cc0-cb04-46a9-a690-d1cfdf6c45b1","actionData","errors"]