[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d762080b-ec24-4c73-9155-64a873628880","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran","short_title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-09-21","effective_date","2018-09-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","43b21993-465d-4679-ba6f-99459422b152","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia","short_name","Permensesneg","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sekretariat Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN LAYANAN UMUM - KEMAYORAN
2018
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 10, KEMENSETNEG
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia TENTANG Organisasi dan Tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
ABSTRAK:	\n \n PMK 390/KMK.05/2011; \r\nPERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2015; \r\nPERMENSESNEG NOMOR 7 TAHUN 2016; \n UU NO 17 TAHUN 2003; \r\nUU NO 1 TAHUN 2004; \r\nPP NO 23 TAHUN 2005; \r\nPERPRES NO 24 TAHUN 2015; \r\nPERMENSESNEG NO 24 TAHUN 2015; \r\nPERMENSESNEG NO 3 TAHUN 2015; \r\nPMK NO 95/PMK.05/2016; \r\nPMK NO 180/PMK.05/2016; \r\nOMK NO 200/PMK.05/2017 \n BADAN LAYANAN UMUM\r\nORGANISASI DAN TATA KERJA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018. \n PERMENSENEG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 835).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran). Latar belakangnya adalah bahwa PPK Kemayoran telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PPK Kemayoran: PPK Kemayoran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran, dengan fungsi meliputi penyusunan rencana strategis bisnis, rencana tata ruang kawasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pendayagunaan, kerja sama, pengkajian dan pengembangan, urusan hukum, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, aset, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Susunan Organisasi: PPK Kemayoran terdiri atas Direktorat Keuangan dan Umum, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan, Direktorat Pemberdayaan Kawasan, dan Satuan Pemeriksaan Intern. Setiap direktorat memiliki tugas dan fungsi spesifik yang dijabarkan lebih lanjut dalam divisi-divisi.
Unit Usaha: Direktur Utama dapat membentuk Unit Usaha sebagai unit kerja operasional PPK Kemayoran untuk pengembangan usaha pengelolaan sarana olahraga dan non olahraga di kawasan Komplek Kemayoran, dengan persetujuan Menteri Sekretaris Negara.
Dewan Pengawas: Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dan Direktur PPK Kemayoran mengenai pengelolaan PPK Kemayoran, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan.
Kepegawaian, Pengangkatan, dan Pemberhentian: Diatur mengenai sumber daya manusia PPK Kemayoran yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS. Diatur pula mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama, Direktur, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi, dan Kepala Unit.

","transitional_provisions","1. Kepala Divisi dan Kepala Unit pada PPK Kemayoran yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2016, serta Kepala Subdivisi, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat berdasarkan peraturan pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Direktur Utama, Direktur, dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugas dan masih dapat menduduki jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan pengangkatannya.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permensesneg No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/238853/permensesneg-no-7-tahun-2016","78892d65-2d82-44b1-a80c-eb386f5e1148","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE SECRETARY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2018
ABOUT
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
CENTER FOR MANAGEMENT OF THE KEMAYORAN COMPLEX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Center for Management of the Kemayoran Complex has been designated as a Public Service Agency under the Ministry of State Secretariat in accordance with the Decree of the Minister of Finance Number 390/KMK.05/2011 dated November 21, 2011 concerning the Stipulation of the Center for Management of the Kemayoran Complex Jakarta at the State Secretariat as a Government Agency Implementing Public Service Agency Financial Management;
that in accordance with the provisions of Article 67 of Presidential Regulation Number 24 of 2015 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d762080b-ec24-4c73-9155-64a873628880","actionData","errors"]