[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7456ed6-bd24-47bd-ae71-0d5aec5cd3ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2009","number","7","year","2009","published_date","2009-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2009/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan \r\nkesehatan kepada masyarakat mengingat praktek \r\nkesehatan sangat membantu Pemerintah Kabupaten \r\ndalam memberikan layanan kesehatan masyarakat maka \r\nPemerintah Kabupaten memandang perlu untuk mengatur \r\npenyelenggaraan sarana kesehatan swasta di wilayah \r\nKabupaten Demak ; bahwa sehubungan dengan penyelenggraraan sarana \r\nkesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk \r\nkepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian \r\nserta dalam rangka penggalian Pendapatan Asli Daeah \r\n(PAD) dipandang perlu melakukan pengaturan retribusi \r\nkepada penyelenggaraan sarana kesehatan di wilayah \r\nKabupaten Demak ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana \r\nKesehatan; \r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur dan tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif, tata cara permohonan dan masa berlaku izin, wilayah pemungutan, masa retribusi, jangka waktu berlakunya izin dan saat retribusi terhutang, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009. \n 16 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan sarana kesehatan. Objek retribusi adalah pemberian izin dan rekomendasi, sementara subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum.
Cara Mengukur dan Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dimintakan izin dan/atau rekomendasi.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, seperti izin praktik dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, rumah sakit, klinik, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, dan lainnya.
Tata Cara Permohonan dan Masa Berlaku Izin: Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari Bupati. Izin praktik sarana kesehatan berlaku selama 5 tahun, sertifikat hygiene sanitasi jasaboga selama 3 tahun, registrasi pangan industri rumah tangga selama 2 tahun, dan izin apotek berlaku selama apotek masih aktif.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 7 OF 2009
CONCERNING
RETRIBUTION FOR HEALTH FACILITY ORGANIZING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to bring health services closer to the community, considering that health practices greatly assist the Regency Government in providing public health services, the Regency Government deems it necessary to regulate the organization of private health facilities in the Demak Regency area;
that in connection with the organization of health facilities as referred to in letter a, then for the purpose of guidance, supervision and control and in order to explore Local Own Revenue (PAD), it is deemed necessary to regulate retribution to the organization of health facilities in the Demak Regency area;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7456ed6-bd24-47bd-ae71-0d5aec5cd3ef","actionData","errors"]