[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d73c7345-d92a-44c8-ad34-ce515c54dbf3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Kabupaten","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003","number","17","year","2003","published_date","2003-11-22","effective_date","2003-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Dana Cadangan Kabupaten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dana-cadangan-kabupaten
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2003/No.49 Seri E Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Dana Cadangan Kabupaten
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam menghadapi era globalisasi dan era reformasi\r\nserta dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang\r\nluas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kemampuan\r\nPemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola sumber\r\nkeuangan daerah yang ada, baik yang berasal dari pendapatan\r\nasli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan\r\ndaerah yang syah ;\r\nb. bahwa dalam rangka membiayai kebutuhan tertentu yang\r\nbersifat strategis dan berskaia besar perlu untuk melakukan\r\npemupukan dana melalui pembentukan dana cadangan;\r\nc. bahwa pembentukan Dana Cadangan dimaksud perlu\r\nditetapkan dengan peraturan daerah. \n Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Kepmendagri Nomor 24 tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun\r\n2003. \n Peraturan ini mengatur tentang dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis\r\npelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Kabupaten dibentuk dengan tujuan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menekankan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Sumber dana cadangan berasal dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan dana darurat. Besaran dana cadangan yang dibutuhkan adalah Rp. 65.000.000.000,- (Enam puluh lima milyard rupiah) yang dibentuk selama 6 (enam) tahun anggaran dan berakhir pada tahun 2006. Dana cadangan ini digunakan untuk membiayai program/kegiatan seperti pembangunan gedung Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Wonosobo, rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar, peningkatan jalan, dan pembangunan irigasi.

Dana cadangan disimpan dalam bentuk deposito atau bentuk lainnya atas nama Pemerintah Kabupaten pada bank yang ditunjuk, dan hasilnya (bunga deposito atau bentuk lainnya) dimasukkan sebagai penerimaan PAD. Pengelolaan dana cadangan dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah dan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan program/kegiatan baru dapat dilakukan apabila dana cadangan yang disisihkan telah mencukupi.

DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Dana Cadangan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, namun pengawasan ini bukan bersifat pemeriksaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WONOSOBO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 17 OF 2003
ABOUT
REGENCY RESERVE FUND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in facing the era of globalization and the era of reform, and in realizing the implementation of broad, real and responsible regional autonomy, the Regional Government needs the ability to explore and manage existing regional financial resources, both originating from local own-source revenue, equalization funds and other legitimate regional revenues;
that in order to finance certain strategic and large-scale needs, it is necessary to accumulate funds through the establishment of a reserve fund;
that the establishment of the intended Reserve Fund needs to be stipulated by a regional regulation.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d73c7345-d92a-44c8-ad34-ce515c54dbf3","actionData","errors"]