[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7346f47-4734-4a27-95d7-b0326b9839ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-07-08","effective_date","2013-07-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, damai dan sejahtera lahir maupun batin sebagai perwujudan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 7 Tahun 1984; UU No 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 4 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011. \n Dalam peraturan ini diatur tentang mekanisme perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, peran pemerintah serta masyarakat dalam upaya pemberhentian tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pemulihan korban dari tindakan kekerasan, dan penyelesaian tindakan kekerasan yang telah terjadi, serta bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menangani permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2013. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Papua. Latar belakangnya adalah peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, minuman beralkohol, pornografi, fisiologis, serta rendahnya kesetiaan, kejujuran, dan keterbukaan dalam rumah tangga.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
Hak-hak korban kekerasan, termasuk perlindungan, akses penegakan hukum, penempatan di rumah aman, pelayanan kesehatan, pendampingan, bimbingan rohani, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan, penghentian, pemulihan, dan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Pembentukan wadah penyedia layanan terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan korban kekerasan.

Peraturan ini juga mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan korban kekerasan, mekanisme pelayanan dan pendampingan, serta prinsip-prinsip pelayanan yang cepat, tepat, aman, empati, kerahasiaan, mudah dijangkau, dan tidak dipungut biaya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF PAPUA
NUMBER 8 OF 2013
on
PROTECTION OF VICTIMS OF VIOLENCE
IN THE HOUSEHOLD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

Considering / Whereas :

that the Regional Government of The Province of Papua is responsible for
providing protection, advancement, enforcement and fulfillment of rights
human rights through efforts to create a safe atmosphere,
peaceful, peaceful and prosperous both physically and mentally as an embodiment
the right of everyone to protection of themselves, their families,
honor, dignity, as well as the right to feel safe and protected from
threat of fear;
that the occurrence of acts of violence against victims in the home
households are influenced by various factors including culture, social,
economics, education, environment, alcoholic beverages, pornography,
physiological as well as low loyalty, honesty and openness
in the household;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7346f47-4734-4a27-95d7-b0326b9839ca","actionData","errors"]