[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d72cedee-81f4-444d-b6ba-c5dcfa44ca16","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 21 Tahun 2007 tentang PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2007","number","21","year","2007","published_date","2007-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERENCANAAN - PELAKSANAAN - PEMBANGUNAN - PEMANFAATAN - PENDAYAGUNAAN - KAWASAN PERDESAAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2007/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penataan ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan harmonisasi antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar perlu ditetapkan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan secara terpadu;\r\nbahwa perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa a huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 6 Tahun 2006; PERDA No. 7 Tahun 2006 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan; Meliputi Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan Desa; Pelaksanaan; Penataan Ruang Kawasan Perdesaan; Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan; Pemanfataan Ruang Kawasan Perdesaan; Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan; Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2007. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n \n 8 hlmn; 6 pnjlsan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata ruang di kawasan perdesaan untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta pusat kegiatan ekonomi dan pasar. Pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah desa dan BPD sebagai bentuk partisipasi masyarakat, yang meliputi pemberian informasi, aspirasi, dan pelestarian lingkungan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan desa di berbagai bidang seperti pertanian, pertambangan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kesatuan bangsa, pemerintahan, keuangan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, informasi, komunikasi, peternakan, dan perikanan. Pembangunan dan penataan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga.

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, pertahanan kualitas lingkungan, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan lahan abadi pertanian pangan, dan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan dan pembiayaan yang terkoordinasi. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh setiap kabupaten atau lembaga kerjasama antar wilayah kabupaten.

Masyarakat berhak mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang, memperoleh penggantian yang layak atas kerugian, mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin, dan gugatan ganti kerugian. Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai izin, mematuhi ketentuan izin, dan memberikan akses terhadap kawasan milik umum. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 21 YEAR 2007
CONCERNING
PLANNING, IMPLEMENTATION, DEVELOPMENT, UTILIZATION
AND EMPOWERMENT OF RURAL AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to manage rural spatial planning to achieve balance and harmonization between the function of the area as a place of settlement, public and social services, and the function of the area as a center of economic activity and markets, it is necessary to establish integrated planning, implementation, development, utilization and empowerment of rural areas;
that the planning, implementation, development, utilization and empowerment of rural areas as regulated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning needs to be further elaborated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d72cedee-81f4-444d-b6ba-c5dcfa44ca16","actionData","errors"]