[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7299b7d-4525-49a1-8006-5354d1ed6502","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 7 Tahun 2008 tentang PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN , PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karo","place_of_enactment","Kabanjahe","theme","PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN , PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/ No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN , PENGHAPUSAN , PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Karo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pembentukan Desa:

Dapat berupa penggabungan beberapa desa, pemekaran dari satu desa, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Syarat pembentukan meliputi jumlah penduduk minimal, luas wilayah yang terjangkau, jaringan perhubungan, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa, batas desa yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai.
Proses pembentukan melibatkan prakarsa masyarakat, usulan kepada BPD dan Kepala Desa, pembahasan oleh BPD, usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Kecamatan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan oleh DPRD dan Bupati, hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.

Penggabungan dan Penghapusan Desa:

Desa yang tidak lagi memenuhi syarat dapat digabung atau dihapus setelah dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.
Keputusan bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan:

Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintahan Desa dan aspirasi masyarakat.
Syarat perubahan status meliputi luas wilayah yang tidak berubah, jumlah penduduk minimal, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat, dan peningkatan volume pelayanan.
Akibat perubahan status, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil, sementara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan.
Proses pengajuan dan penetapan status kelurahan mirip dengan pembentukan desa, melibatkan usulan masyarakat, pembahasan oleh BPD, usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Kecamatan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan oleh DPRD dan Bupati, hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.

","transitional_provisions","1. Nama dan batas Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai nama dan batas Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARO REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2008
CONCERNING
FORMATION, DELETION, MERGER OF VILLAGES
AND CHANGES IN VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARO,

Considering:

that to implement the provisions of Article 4 of Government Regulation of the Republic
Indonesia Number 72 of 2005 concerning Villages (State Gazette of the Republic
Indonesia Year 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Number 4587), it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Karo Regency concerning
Formation, Deletion, Merger of Villages and Changes in Village Status
To Urban Village.

In view of:

Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Formation of Autonomous Regions
Regencies Within the Provincial Region of North Sumatra
(State Gazette of 1956 Number 58, Supplement to the State Gazette Number
1092);
Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for Eradication of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7299b7d-4525-49a1-8006-5354d1ed6502","actionData","errors"]