[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d723e0d7-1449-4927-9f9a-6ef5a0dbf62a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","2017-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2017/14E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dibentuk dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum dalam penyajian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk:

Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.
Mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
Menciptakan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.
Menyelamatkan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menyelamatkan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Penyelenggaraan kearsipan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui Sistem Kearsipan Daerah (SKD) yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pengelolaan kearsipan dilaksanakan oleh unit kearsipan, yang meliputi Unit Kearsipan I pada Dinas dan Unit Kearsipan II pada perangkat daerah pencipta arsip. Penyelenggaraan kearsipan daerah didukung oleh sumber daya kearsipan.

Wali Kota menetapkan Kebijakan Kearsipan Daerah yang meliputi pembinaan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan arsip, pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD), pengembangan sumber daya kearsipan, perlindungan dan penyelamatan, serta kerjasama. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah Kota.

Pembinaan Kearsipan meliputi koordinasi penyelenggaraan kearsipan, penyusunan pedoman, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, sosialisasi kearsipan, pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Dinas yang melaksanakan pembinaan kearsipan kepada Perangkat Daerah lainnya, Perumda, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan masyarakat. Unit Kearsipan II melaksanakan pembinaan kearsipan secara internal di lingkungan Pencipta Arsip.

Pengelolaan Arsip dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan keselamatan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dengan didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Arsip dilakukan terhadap Arsip Dinamis dan Arsip Statis. Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip, sedangkan Pengelolaan Arsip Statis menjadi tanggung jawab Dinas.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n a. teguran lisan;\n b. teguran tertulis; dan\n c. pembinaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 14 OF 2017
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

Considering:

that the implementation of government, development and services to the community must be carried out through governance based on the general principles of good governance (GPGG);
that archiving has a very strategic role in realizing orderly public administration and to improve the quality of services to the community through the provision of legitimate and accountable data and information, so it needs to be supported by reliable governance and the availability of authentic, reliable, complete and usable archives;
that to ensure legal certainty in the archival management in the City of Cirebon, the archival management that has been regulated in Law Number 43 of 2009 concerning Archives and Government Regulation Number 28 of 2012 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d723e0d7-1449-4927-9f9a-6ef5a0dbf62a","actionData","errors"]