[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d721b4a7-e5d8-4736-94e3-f68d2613bf64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","effective_date","2018-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai","place_of_enactment","Daruba","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sampah-pengelolaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolahan Sampah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 53 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 33 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Sampah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan, Perencanaan, Pengurangan, dan Penanganan Sampah, Lembaga Pengelola, Kerjasama dan Kemitraan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Peran Keluarga, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat, Penyelesaian Sengketa, Perizinan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, Pembiayaan, Kewajiban dan Larangan, Penghargaan, Kompensasi dan Sanksi, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penydikan, Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018. \n 32 Halaman, Penjelasan: 7 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Pulau Morotai. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan sampah yang komprehensif mengingat pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi yang menghasilkan volume dan jenis sampah yang semakin beragam.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, termasuk menetapkan kebijakan, menyelenggarakan pengelolaan sampah, melakukan pembinaan dan pengawasan, menetapkan lokasi TPST/TPA, serta menyusun sistem tanggap darurat.
Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan badan usaha.
Perencanaan pengelolaan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan OPD, serta rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu 10 tahun.
Kegiatan pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse), dan pendauran ulang sampah (recycle).
Sistem penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Pembentukan lembaga pengelola sampah di masyarakat untuk memfasilitasi pengelolaan sampah di tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
Kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah yang dapat dilakukan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten lainnya, serta antara pemerintah kabupaten dengan swasta.
Pengenaan retribusi atas pelayanan persampahan, dengan komponen biaya meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan, penyediaan lokasi pembuangan, dan biaya pengelolaan.
Peningkatan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui musyawarah mufakat.
Perizinan bagi setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
Pelaporan pengelolaan sampah oleh Bupati kepada Gubernur.
Pembiayaan pengelolaan sampah yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah.
Kewajiban dan larangan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, badan usaha, dan pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau denda.\n2. Jika pelanggar mengabaikan peringatan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah, penghentian pengurangan retribusi, dan/atau pembebanan denda sebesar 3 kali biaya operasional pemilahan.\n3. Setiap orang atau badan yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n4. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan dalam pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MOROTAI ISLAND
NORTH MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MOROTAI ISLAND REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MOROTAI ISLAND,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 44 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 33 of 2010 concerning Guidelines for Waste Management, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Waste Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 69, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4851);
Law Number 53 of 2008 concerning the Establishment of Morotai Island Regency in North Maluku Province (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d721b4a7-e5d8-4736-94e3-f68d2613bf64","actionData","errors"]