[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d71d10a3-f42a-4313-92c2-65e2112e52bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-02-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA-TATA-RUANG-WiLAYAH-KABUPATEN-LUWU-TIMUR-TAHUN-2025-2044
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tara ruang;\r\nb. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; \r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945\r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan\r\n3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang \r\n9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang \r\n10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupatcn/Kota \r\n11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang \r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 \n BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP, BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH, BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH, BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN, BAB VI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS, BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN, BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN, BAB IX KELEMBAGAAN, BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG, BAB XI PENYIDIKAN, BAB XII KETENTUAN PIDANA,BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN, BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN, BAB XV KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2025. \n Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupalen Luwu Timur Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 \n 149 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 menetapkan kerangka penataan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis mitigasi.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efektif, serasi, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Ketentuan Substansial:

Pengembangan Pusat-Pusat Permukiman: Mengembangkan pusat pelayanan sesuai dengan fungsi pengembangan dan wilayah pelayanan, meningkatkan interkoneksi antar kawasan permukiman, serta meningkatkan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi.
Peningkatan Kualitas Jaringan Prasarana: Meningkatkan kualitas dan layanan jaringan transportasi, sumber daya air, pengelolaan sampah, telekomunikasi, dan energi secara terpadu dan merata.
Pelestarian Lingkungan: Memantapkan kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem, melestarikan kawasan lindung melalui konservasi dan rehabilitasi, serta mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan berfungsi lindung dan rawan bencana.
Pengembangan Kawasan Budidaya: Mengelola potensi sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan, mengembangkan budidaya pertanian dan perkebunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.
Pengembangan Potensi Kawasan Pesisir: Mengembangkan kawasan pesisir dan minapolitan bernilai ekonomi tinggi dengan memperhatikan nilai ekologi, meningkatkan pengelolaan aset pariwisata bahari, serta menata pemanfaatan ruang kawasan budidaya pesisir.
Pengembangan Kawasan Industri: Mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan mengutamakan kegiatan industri hulu dan hilir, mengembangkan kegiatan industri yang menunjang peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengembangan industri dan agroindustri.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU TIMUR
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF LUWU TIMUR REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
ON
REGIONAL SPATIAL PLAN OF LUWU TIMUR REGENCY
YEAR 2025-2044

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUWU TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in Luwu Timur Regency by utilizing regional space efficiently, effectively, harmoniously, in balance, and sustainably in order to improve community welfare and security, it is necessary to prepare a spatial plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the regional spatial plan is a direction for development investment locations carried out by the government, community, and/or business world;
that based on the provisions of Article 26 paragraph (5) of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d71d10a3-f42a-4313-92c2-65e2112e52bb","actionData","errors"]