[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d710a125-04c4-4f10-bd38-7b6e035de356","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahaan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat","place_of_enactment","Meulaboh","theme","Perubahaan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan - badan usaha
2020
Qanun NO. 1, Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020/ No. 1
Qanun TENTANG Perubahaan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Perusahaan Daerah Pakat Beusaree sebagai salah satu badan usaha milik daerah Kabupaten Aceh Barat dipandang perlu restrukturisasi sebagai upaya penyehatan serta memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai perusahaan; bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta manajemen dan structural perusahaan perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree; bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree, perlu disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku saat ini. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2011; PP Nomor 29 Tahun 2016; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 54 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2015. \n Dalam Qanun ini mengatur 71 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; BAB III Perubahan Bentuk Hukum; BAB IV Kebijakan Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree; BAB V Nama dan Tempat Kedudukan; BAB VI Bidang Usaha; BAB VII Anggaran Dasar Perseroda Pakat Beusaree; BAB VIII Modal Perseroda Pakat Beusaree; BAB VII Saham Perseroda Pakat Beusaree; BAB IX Organ dan Pegawai Perseroda Pakat Beusaree; BAB X Pegawai; BAB XI Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; BAB XII Rencana Kerja dan Laporan Tahunan; BAB XIII Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih; BAB XIV Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan; BAB XV Pembubaran dan Likuidasi; BAB XV Ketentuan Peralihan; BAB XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020. \n Pada saat Qanun ini berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1993 Nomor 4 Seri \"D\" No. 2 Tanggal 29 Agustus 1994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 4 Seri \"D\" No.2 Tanggal 29 Agustus 1994) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakat Beusaree.","scope_and_parties","policy_content","Qanun ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pakat Beusaree. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Aceh Barat, memperluas pemerataan pembangunan, dan memperluas kesempatan kerja. Tujuan dari perubahan ini meliputi peningkatan permodalan perusahaan, peningkatan kinerja dan daya saing, perluasan wilayah dan produk, peningkatan keuntungan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberdayaan sumber daya Pemerintah Kabupaten, serta mendorong investasi dan lapangan kerja.\n\nKetentuan substansial mencakup perubahan bentuk hukum dari PD menjadi Perseroda, yang dilaksanakan melalui akta pendirian. Seluruh hak dan kekayaan PD beralih ke Perseroda setelah pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bupati memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dengan kewenangan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Perseroda Pakat Beusaree menjalankan usaha berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan/atau berbasis syariah.\n\nQanun ini juga mengatur nama dan tempat kedudukan Perseroda, bidang usaha yang meliputi berbagai sektor seperti minyak bumi, gas bumi, ketenagalistrikan, pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan umum. Anggaran dasar Perseroda diatur dalam akta notaris. Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Sumber modal dapat berasal dari penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah yang dinilai sesuai nilai riil. Qanun ini juga mengatur tentang saham Perseroda, organ Perseroda (RUPS, Komisaris, dan Direksi), serta pegawai Perseroda. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh Bupati. Perseroda wajib menyusun rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunan. Laba bersih yang diperoleh disahkan oleh RUPS, dengan sebagian disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan dan sebagian disisihkan untuk dana cadangan. Terakhir, Qanun ini mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroda.","transitional_provisions","1. Dengan perubahan bentuk hukum PD. Pakat Beusaree menjadi Perseroda Pakat Beusaree, Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan Perseroda Pakat Beusaree masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroda Pakat Beusaree oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.\n2. Tindakan hukum Direksi PD. Pakat Beusaree dalam pendirian Perseroda Pakat Beusaree sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perseroda Pakat Beusaree setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.\n3. Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Pakat Beusaree termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perseroda Pakat Beusaree.\n4. Kerjasama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerjasama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini dinyatakan masih berlaku dan dapat dilanjutkan oleh Perseroda Pakat Beusaree.\n5. Direksi PD. Pakat Beusaree dapat menjadi Direksi Perseroda Pakat Beusaree untuk pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini disahkan.\n6. Dewan Pengawas PD. Pakat Beusaree dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat diangkat untuk yang pertama kalinya menjadi anggota Komisaris Perseroda Pakat Beusaree paling lama 1 (satu) tahun, sepanjang disetujui oleh Bupati.\n7. Dewan Pengawas PD. Pakat Beusaree yang berasal dari non pejabat Pemerintah Kabupaten untuk yang pertama kalinya menjadi Dewan Komisaris Perseroda Pakat Beusaree paling lama 1 (satu) tahun.\n8. Penetapan besarnya modal dasar Perseroda Pakat Beusaree, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. Pakat Beusaree yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan dari akuntan yang ditunjuk oleh PD. Pakat Beusaree yang disetujui oleh Bupati dan hasilnya dilaporkan ke DPRK sebagai penyertaan modal dasar Perseroda Pakat Beusaree.\n9. Perseroda Pakat Beusaree wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.\n10. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tambahan penyertaan modal.\n11. Perubahan bentuk hukum dari PD. Pakat Beusaree menjadi Perseroda Pakat Beusaree harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST ACEH
REGENT OF WEST ACEH
ACEH PROVINCE

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
THE CHANGE OF LEGAL FORM OF THE REGIONAL COMPANY PAKAT BEUSAREE
INTO THE REGIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY PAKAT BEUSAREE

BISMILLAHIRAHMAANIRAHHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Company Pakat Beusaree as one of the Regional Owned Enterprises of West Aceh Regency is deemed necessary to be restructured as an effort to improve health and/or improve company performance and/or increase company value;
that for the smooth implementation of tasks and functions, as well as company management and structure, it is necessary to change the legal form of the Regional Company Pakat Beusaree into the Regional Limited Liability Company Pakat Beusaree;
that Regional Regulation Level II of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d710a125-04c4-4f10-bd38-7b6e035de356","actionData","errors"]