[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7070eb3-1275-4785-9024-e3ff8eb8ba3d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tanggungjawab-sosial-perusahaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan\r\nmasyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan\r\ndaerah berkewajiban menggali potensi daerah dan potensi\r\nbadan usaha yang merupakan mitra pemerintah daerah yang\r\njuga mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip\r\ntanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk\r\nbersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan\r\npemberdayaan masyarakat \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara\r\nNegara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan\r\nNepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional , Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan\r\nTerbatas , Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman\r\nModal , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009\r\nTentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan\r\ndan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan\r\nFakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi\r\nPemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang\r\nPerubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan\r\nKabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan\r\nKepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi\r\nSelatan , Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang\r\nPerubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar\r\ndalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung\r\nJawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum\r\nTanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan\r\nKesejehteraan Sosial, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007\r\ntentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan\r\nUsaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara\r\nBUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga\r\nAtas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007\r\ntentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan\r\nUsaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang\r\nPembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota\r\nMakassar \n TANGGUNG\r\nJAW AB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) bertujuan untuk mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan Kota Makassar, mewujudkan koordinasi antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TSLP, memberikan batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TSLP, memenuhi penyelenggaraan TSLP sesuai peraturan perundang-undangan, mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha, melindungi perusahaan dari pungutan liar, meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan, memprogramkan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSLP, menciptakan hubungan yang serasi antara perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, serta mendorong sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan TSLP, kecuali Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan TSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan, dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangan. Program TSLP meliputi kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan; dan program langsung pada masyarakat. Dalam pelaksanaan TSLP, perusahaan wajib menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TSLP dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah serta melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Dewan TSLP secara periodik.

Peraturan ini juga membentuk Dewan TSLP yang bertugas mengelola, menyelaraskan, dan mensinergikan program TSLP. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan program skala prioritas kepada Dewan TSLP dan laporan pelaksanaan TSLP setiap tahun kepada DPRD. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan TSLP.

","transitional_provisions","1. Kegiatan TSLP yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal kegiatan TSLP yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.","sanctions","1. Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal, atau pencabutan izin kegiatan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
SOUTH SULAWESI PROVINCE

MAKASSAR CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2016

CONCERNING

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7070eb3-1275-4785-9024-e3ff8eb8ba3d","actionData","errors"]