[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6f1e12a-59a3-4abc-9f74-3721797a548a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabalong","place_of_enactment","Tanjung","theme","Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf k, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991;. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun\r\n2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Seltor Pertanian dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Objek da Subjek Retribusi;Golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;Wilayah Pemungutan;Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;Sanksi Administrasi;Penagihan;Kedaluwarsa;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Insentif Pemungutan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 Nomor 05)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Sektor Pertanian. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama retribusi yang dipungut, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
Objek retribusi, meliputi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah seperti benih/bibit tanaman dan bibit/induk ikan, dengan pengecualian penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Subjek retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.
Penggolongan retribusi sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.
Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar.
Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk berbagai jenis benih/bibit tanaman dan bibit/induk ikan.
Wilayah pemungutan retribusi di wilayah daerah.
Tata cara pembayaran retribusi yang harus dilakukan secara tunai/lunas selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.
Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.
Kedaluwarsa penagihan retribusi setelah 3 tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dengan Keputusan Bupati.
Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.
Ketentuan pidana berupa pidana kurungan atau denda bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Pemberian insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan pencapaian kinerja.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang atau kurang di bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TABALONG REGENCY
NUMBER 07 YEAR 2012
CONCERNING
SALES RETRIBUTION OF REGIONAL BUSINESS PRODUCTION IN THE AGRICULTURE SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TABALONG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 127 letter k, Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Sales Retribution of Regional Business Production in the Agriculture Sector; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of Level II Regions of Tanah Laut, Level II Region of Tapin and Level II Region of Tabalong (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 51, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2756); \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6f1e12a-59a3-4abc-9f74-3721797a548a","actionData","errors"]