[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6f0af42-c49f-425d-a654-2e1405bce31e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH - TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2011/No. 21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan\r\nproses perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari\r\nperencanaan pembangunan nasional, diperlukan pengelolaan dan\r\npenyelenggaraan yang terpadu yang menjadi tanggung jawab\r\nbersama antara pemerintah kota dan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang\r\nNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional, perlu menetapkan pedoman pengaturan\r\nmengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf\r\na dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi\r\nPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan, prinsip dan pendekatan, hak dan kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, tahapan rencana pembangunan daerah, renstra dan renja SKPD, tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, bentuk partisipasi masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011. \n 27 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Latar belakangnya adalah untuk mengefektifkan perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, waktu, dan fungsi pemerintah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Ketentuan substansial mencakup asas, tujuan, prinsip, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat, tahapan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra-SKPD, Renja-SKPD), tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta bentuk partisipasi masyarakat.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 19 OF 2011
CONCERNING
STAGES, PROCEDURES FOR PREPARATION, CONTROL AND EVALUATION
IMPLEMENTATION OF THE PEKALONGAN CITY REGIONAL DEVELOPMENT PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

Considering:

that in order to make the regional development planning process more effective and optimal as part of national development planning, integrated management and organization are needed which are the joint responsibility of the city government and the community;
that to implement Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it is necessary to establish guidelines regarding the Regional Development Planning System;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Stages, Procedures for Preparation, Control and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6f0af42-c49f-425d-a654-2e1405bce31e","actionData","errors"]