[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6ebd5b3-38bf-4dbc-924c-a5ea5de864dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-06-20","effective_date","2011-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraann - penanggulangan - bencana
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2011/137 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Penangnggulangan Bencana. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU no. 32 Tahun 2009; U No. 79 Tahun 2005; UU No. 34 tahun 2006; UU No. 38 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; Perpres No. 67 Tahun 2005; Perpres No. 8 Tahun 2008; keppres No. 80 Tahun 2003; Permenagri No. 12 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2006; Permen Pekerjaan Umum, No. 21 Tahun 2007; Permen Pekerjaan Umum, No. 27 Tahun 2007; Perda prov Jabar No. 2 Tahun 2010; Perda kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Tanggungjawab Dan Wewenang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Partisipasi Masyarakat Lembaga Usaha Dan Lenmbaga Internasional, Pengawasan Dan Tanggungjawab, Pemantauan Pelaporan Dan evaluasi, Penyelesaian Seengketa, Ketentuan lain Lain, Ketentuan peralihan, Dan Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011. \n 34 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam, dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana.

\n\n

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD, yang bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan, standarisasi, peta rawan bencana, prosedur tetap penanganan bencana, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery), dan pascabencana.

\n","transitional_provisions","1. Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that geologically, geographically, biologically, hydrologically, climatologically, socially, culturally, economically and technologically, Kuningan Regency is a disaster-prone area that can cause casualties, property losses and psychological impacts, so that systematic, planned, coordinated and integrated disaster management efforts are needed;
that disaster management efforts as referred to in letter a, are carried out to provide protection to the community from disaster threats and ensure the implementation of disaster management starting from pre-disaster, during emergency response and post-disaster;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6ebd5b3-38bf-4dbc-924c-a5ea5de864dd","actionData","errors"]