[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6eaf6e1-b31c-4d0a-845f-8d31e1e217cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 19 Tahun 2001 tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2001","number","19","year","2001","published_date","2001-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA - PENCALONAN - PEMILIHAN - PENGANGKATAN - PERANGKAT DESA
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2001/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:	\n \n Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh perangkat Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi pemerintahan Pembangunan dan sosial Kemasyarakatan dapat berhasil guna dan berdaya guna; Untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau pengangkatan perangkat Desa ; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk peraturan Daerah tentang Tata cara pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan perangkat Desa. \n UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA, meliputi Persyaratan Calon Perangkat Desa; Mekanisme Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa; Masa Jabatan Perangkat Desa; Larangan Bagi Perangkat Desa; Tindakan Penyidikan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2001. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati. \n 8 hlmn; 2 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 22 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1982 Seri D Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 19 Tahun 2001 mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, dan/atau pengangkatan perangkat desa. Latar belakangnya adalah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Persyaratan calon perangkat desa, yang mencakup aspek ketakwaan, kesetiaan pada negara, pendidikan, usia, kesehatan, kelakuan baik, dan pemahaman adat istiadat setempat.
Mekanisme pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan perangkat desa, di mana perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa atas persetujuan BPD. BPD memiliki waktu 10 hari untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Jika ditolak hingga tiga kali, kepala desa dapat langsung mengangkat perangkat desa.
Masa jabatan perangkat desa adalah 5 tahun, dan perangkat desa yang berprestasi dapat dicalonkan kembali.
Larangan bagi perangkat desa untuk melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat desa, serta perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Tindakan penyidikan dan pemberhentian perangkat desa yang tersangkut tindak pidana, dengan mekanisme pemberhentian sementara atau definitif.

","transitional_provisions","1. Apabila penyelenggara pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Perangkat Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat Perangkat Desa yang baru;\n2. Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, ternyata belum berhasil memilih dan atau mengangkat Perangkat Desa yang baru, maka pejabat yang berwenang menetapkan penjabat Perangkat Desa, sampai terpilihnya Perangkat Desa yang Defenitif.","sanctions","Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER: 19 YEAR 2001
ON
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, AND OR APPOINTMENT OF
VILLAGE APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

Considering :

that for the smooth implementation of Village Governance, the Village Head
in carrying out his duties and obligations is assisted by the Village Apparatus,
so that the implementation of Village Governance includes Governance,
Development and Social Community can be successful and effective;
that to fulfill the intent of letter a above, it is necessary to stipulate the Procedures for
Candidacy, Election and or Appointment of Village Apparatus;
that based on the considerations as referred to in letters a and b
above, it is necessary to form a Regional Regulation on the Procedures for Candidacy,
Election and or Appointment of Village Apparatus.

Bearing in Mind :

Law Number 12 of 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6eaf6e1-b31c-4d0a-845f-8d31e1e217cd","actionData","errors"]