[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6e50a38-37ea-4174-bc0f-5b46fcedd21c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

teknologi - informasi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2019/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan partisipatif untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau oleh masyarakat; bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu pengaturan mengenai pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019. \n Materi pokok : Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha, pembinaan dan pengawasan, pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019. \n Jumlah halaman : 13 HLM, Penjelasan : 3 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK. Peraturan ini mengatur perencanaan TIK yang diwujudkan dalam Rencana Induk TIK (RITIK) yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas) setiap 5 tahun sekali. RITIK menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perencanaan TIK di tingkat PD. Pelaksanaan TIK meliputi investasi TIK, pengelolaan aset TIK, layanan TIK, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, pelaksanaan statistik sektoral, keterbukaan informasi publik, serta pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis. Investasi TIK oleh PD harus mempertimbangkan analisis kebutuhan, biaya, dan manfaat, serta memerlukan rekomendasi dari Dinas. Pemerintah Kalurahan juga berkoordinasi dengan Dinas dan PD terkait dalam investasi TIK. Pengelolaan aset TIK mencakup sumber daya manusia, data dan informasi, sistem elektronik, dan infrastruktur. PD melaksanakan layanan TIK dengan menyusun prosedur pengelolaan layanan. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dilaksanakan melalui penetapan kebijakan tata kelola, analisis kebutuhan sumber daya, pengamanan SPBE, dan penyediaan layanan persandian. Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik untuk melindungi SPBE. Dinas berperan sebagai Wali Data dalam penyelenggaraan statistik sektoral, sementara PD berperan sebagai produsen data. Keterbukaan informasi publik diatur sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis TIK diwujudkan dalam dokumen pengelolaan risiko. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan informasi, riset, penyediaan infrastruktur, dan pemanfaatan TIK. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pengelolaan TIK dengan memberikan masukan, bekerja sama, memberikan dukungan, dan/atau mengadukan permasalahan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka RITIK yang telah disusun dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tahun 2021.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
(Official News of the Gunungkidul Regency Government)

Number: 11
Year: 2019

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 11 OF 2019
CONCERNING
MANAGEMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n

Considering:

that information and communication technology is currently a very important need in the implementation of Regional Government that is transparent, accountable, effective, efficient, and participatory to provide public services that are fast, precise, and affordable by the community;
that to organize governance and provide excellent services to the community based on information and communication technology, it is necessary to regulate the management of information and communication technology;
that based on the considerations as intended in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6e50a38-37ea-4174-bc0f-5b46fcedd21c","actionData","errors"]