[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6dc2d8b-a67b-4778-82be-372317e9725a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanggulangan-Bencana
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.2 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa wilayah Kabupaten Sleman termasuk daerah rawan bencana yang disebabkan oleh karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, dan sosiologis yang menjadikannya berpotensi terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa; b. Bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Sleman yang rawan bencana, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat dengan melibatkan peran pemerintah, lembaga, dan masyarakat;\r\n \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; \r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pra Bencana; Tanggap Darurat; Pasca Bencana; Kawasan Rawan Bencana; Pengelolaan Keuangan Penanggulangan Bencana; Peran Serta Perseorangan, Kelompok Orang, Badan Hukum, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Dan Masyarakat; Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; Pengawasan Dan Laporan Pertanggungjawaban; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 30 HLM; Penjelasan: 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman. Latar belakangnya adalah wilayah Kabupaten Sleman yang rawan bencana karena karakteristik geologis, topografis, klimatologis, demografis, dan sosiologisnya, yang berpotensi menyebabkan bencana alam, non-alam, dan sosial. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD membentuk unit operasional di tingkat kecamatan dan unit pelaksana di tingkat desa. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.

Pada tahap prabencana, kegiatan meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Pada situasi terdapat potensi bencana, kegiatan meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

Pada tahap tanggap darurat, kegiatan meliputi pengkajian cepat lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penetapan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan segera sarana vital. Pemerintah Daerah memiliki kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan perizinan.

Pada tahap pascabencana, kegiatan meliputi rehabilitasi (perbaikan lingkungan, prasarana, dan sarana umum, bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik) dan rekonstruksi (pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya, penerapan rancang bangun yang tepat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik).

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD, APBN, masyarakat, dan pihak lain, serta peran serta perseorangan, kelompok, badan hukum, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga internasional, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penyegelan, penghentian sementara kegiatan, atau ganti rugi.\n2. Setiap orang yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pra bencana dan pasca bencana diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n3. Setiap orang yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 atau paling banyak Rp4.000.000.000,00.\n4. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 atau paling banyak Rp12.000.000.000,00.\n5. Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY GOVERNMENT
SLEMAN REGENCY REGULATION
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Sleman Regency area includes disaster-prone areas caused by geological, topographical, climatological, demographic, and sociological characteristics that make it potentially prone to natural disasters, non-natural disasters, and social disasters, which can cause environmental damage, property loss, psychological impacts, and loss of life;
that given the disaster-prone conditions of the Sleman Regency area, the Sleman Regency Government needs to anticipate and manage disasters in a coordinated, integrated, rapid, and precise manner involving the role of the government, institutions, and the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6dc2d8b-a67b-4778-82be-372317e9725a","actionData","errors"]