[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6d598e9-8295-48c7-8ef8-148e091669a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2023","number","39","year","2023","published_date","2023-11-29","effective_date","2023-12-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepegawaian-asn
2023
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 39, BN.2023 (957)/59 hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu diselenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan penilaian kompetensi sosial kultural serta penilaian kompetensi teknis guna mendapatkan profil kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan penialian kompetensi, penyelenggaraan penilaian kompetensi, sistem informasi penilaian kompetensi, penjaminan mutu penilaian kompetensi, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023. \n 59 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penilaian kompetensi ini meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis, yang bertujuan untuk mendukung sistem merit dan manajemen talenta. Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi (UPPK) bertanggung jawab atas penyelenggaraan penilaian ini, yang meliputi penyusunan rencana, pengembangan metode, pengelolaan tim, pelaksanaan penilaian, pengelolaan sistem informasi, penjaminan mutu, dan dukungan administrasi.

Komponen penyelenggaraan penilaian kompetensi mencakup standar kompetensi ASN, tim penilai, teknik dan metode penilaian, serta fasilitas. Tim penilai terdiri dari tim penilai kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta tim penilai kompetensi teknis. Teknik penilaian dapat dilakukan secara luring, daring, atau kombinasi. Metode yang digunakan meliputi Metode Assessment Center (sederhana, sedang, kompleks) dan Metode Penilaian Lainnya. Alat ukur yang digunakan meliputi simulasi, wawancara kompetensi, dan tes psikologi.

Tahapan penyelenggaraan penilaian kompetensi meliputi pengusulan, perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil penilaian digunakan untuk pemetaan jabatan, tugas belajar, izin belajar, pengisian jabatan, dan penugasan ASN. Hasil penilaian dikategorikan sebagai optimal, cukup optimal, kurang optimal, memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, atau kurang memenuhi syarat, tergantung pada tujuan penilaian. Laporan individual dan sertifikat diberikan kepada ASN yang dinilai, dan pejabat pembina kepegawaian harus menggunakan hasil penilaian sebagai dasar dalam pembinaan kepegawaian.

Peraturan ini juga mengatur tentang Sistem Informasi Penilaian Kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN, serta penjaminan mutu penilaian kompetensi melalui standar operasional prosedur, pemantauan, evaluasi, dan sertifikasi asesor. Pendanaan penyelenggaraan penilaian kompetensi dibebankan pada anggaran negara dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Sertifikat penilaian kompetensi yang telah diterbitkan oleh Unit Organisasi Eselon I dan biro yang melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya manusia aparatur dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2023
ABOUT
ORGANIZATION OF COMPETENCY ASSESSMENT FOR STATE CIVIL APPARATUS
WITHIN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to support the implementation of the merit system
and talent management within the Ministry of
Marine Affairs and Fisheries, it is necessary to organize
managerial competency assessment and assessment of
socio-cultural competence as well as technical
competency assessment in order to obtain a competency profile of the State Civil Apparatus within the Ministry of Marine Affairs and
Fisheries;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister of Marine Affairs and Fisheries regarding the
Organization of Competency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6d598e9-8295-48c7-8ef8-148e091669a9","actionData","errors"]