[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6cd1cf8-a262-4af9-b159-f883e8f42d0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kabupaten Belitung Tahun 2017 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan antara lain pemerintah desa, perangkat desa, unsur staf perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi keanggotaan BPD, peresmian dan pemberhentian anggota BPD, tugas dan fungsi BPD, hak dan kewajiban BPD dan megenai pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 56 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.\n\nPeraturan ini mengganti:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas pemerintahan yang baik.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pemerintah Desa:**\n * Kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa.\n * Pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, peningkatan kapasitas, dan pemberhentian Kepala Desa.\n * Struktur organisasi Perangkat Desa, persyaratan dan mekanisme pengangkatan, hak, kewajiban, larangan, dan pemberhentian Perangkat Desa.\n2. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD):**\n * Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan.\n * Persyaratan dan peresmian anggota BPD.\n * Pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota BPD.\n * Kelembagaan BPD, fungsi, tugas, hak, kewajiban, laporan kinerja, dan wewenang BPD.\n * Peraturan tata tertib BPD dan hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan oleh Bupati serta pendanaan kegiatan Pemerintah Desa dan BPD yang bersumber dari APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.\n2. Perangkat Desa yang berstatus PNS melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.\n3. Dalam hal terjadi keterbatasan dan/atau kekurangan Sumber Daya Manusia di desa, pengangkatan perangkat desa dikecualikan dari ketentuan persyaratan pendidikan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e untuk paling lama 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.\n4. Perangkat Desa yang telah diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya yang belum diangkat sumpah harus diangkat sumpah atau janjinya berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.\n5. Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Belitung No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62023/perda-kab-belitung-no-3-tahun-2007","fc2e069a-ba44-454f-93a9-c920ec675858","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BELITUNG
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 2 OF 2017
ON
VILLAGE GOVERNMENT AND VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Law Number 6 of 2014 on Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages, as well as to implement the provisions of Article 13 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 on Appointment and Dismissal of Village Apparatus and Article 73 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 on the Village Consultative Body, the arrangements regarding Village Government and the Village Consultative Body need to be adjusted to the relevant laws and regulations;
that to implement as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6cd1cf8-a262-4af9-b159-f883e8f42d0b","actionData","errors"]