[{"_1":2,"_160":-5,"_161":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6ade3bf-b79f-4212-ac20-03cd72b5d2a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_156":157,"_158":159},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_145":146,"_147":148,"_149":150,"_151":152,"_153":-5,"_154":155},"title","Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai","short_title","Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020","number","19","year","2020","published_date","2020-03-03","effective_date","2020-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","c412ae35-0f11-4e7b-b52c-b17908d17f4c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Gubernur (Pergub)","short_name","Pergub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tambahan Penghasilan Pegawai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD – HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 19, Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Nomor 72006
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Tambahan Penghasilan Pegawai
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 dan mengganti Pergub No. 409 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 126 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Tunjangan Kinerja Daerah menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta PP No. 12 Tahun 2019. \n Peraturan ini mengatur tentang Pemberian TPP, Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran TPP bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, serta jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. \n PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku PERGUB No. 409 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERGUB No. 126 Tahun 2019. \n Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan Gubernur tentang pemberian TPP bagi Pegawai Tugas Belajar, PNS dan Calon PNS yang menduduki jabatan guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar; Peraturan Gubernur tentang Aktivitas Kerja Aktivitas Kerja PNS dan Calon PNS Daerah; Peraturan Gubernur tentang bobot penilaian kinerja bagi PNS Daerah; Peraturan Gubernur tentang Pembayaran TPP bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar; \n 55 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72305 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72038 Tahun 2019).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin, dan integritas PNS/CPNS, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.\n\nBesaran TPP diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas yang diberikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Penilaian kinerja menjadi dasar pemberian TPP, dengan komponen penilaian yang berbeda untuk setiap tingkatan jabatan. Pejabat Pimpinan Tinggi dinilai berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja triwulanan. Pejabat Administrator dan Pengawas dinilai berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja triwulanan, Aktivitas Kerja, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP dinilai berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja triwulanan dan Aktivitas Kerja. PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus dinilai berdasarkan hasil pengukuran kinerja setiap bulan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai PNS dan CPNS yang tidak diberikan TPP, pemotongan TPP karena berbagai alasan (ketidakhadiran, hukuman disiplin, dll), mekanisme pembayaran TPP, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan TPP.","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi pegawai pada bulan Januari dan Februari 2020 masih tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, kecuali terhadap penentuan nama jabatan, kelas jabatan dan besaran TPP yang dibayarkan pada bulan Februari 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.\n2. Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pada bulan Januari dan Februari 2020 menggunakan nilai rata-rata capaian penilaian kinerja Tahun 2019.\n3. Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi PNS dan Calon PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bulan Januari dan Februari 2020 menggunakan persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019.\n4. Ketentuan mengenai Jenis Aktivitas dalam Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2017 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah masih tetap berlaku untuk mengisi Jenis Aktivitas TPP sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Jenis Aktivitas Tambahan penghasilan Pegawai.","sanctions","1. PNS dan Calon PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan tentang Disiplin PNS.\n2. Sanksi lain dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[97,103,107,111,115,119,123,127],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102398/pergub-prov-dki-jakarta-no-2-tahun-2019","0d47e575-442c-4219-afc0-24db24e97055",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230621/pergub-prov-dki-jakarta-no-126-tahun-2019","ef4d660b-f26a-455e-a3a4-bc957d2df368",{"_98":108,"_100":109,"_36":110},"PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102408/pergub-prov-dki-jakarta-no-12-tahun-2019","7e6325fb-f217-4118-b6e6-85a1f57112fc",{"_98":112,"_100":113,"_36":114},"PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/88331/pergub-prov-dki-jakarta-no-57-tahun-2018","726c6c86-fff2-490e-b25e-2914f714a682",{"_98":116,"_100":117,"_36":118},"PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 136 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103696/pergub-prov-dki-jakarta-no-136-tahun-2018","1d1c919b-57cf-4fcf-83d8-8e51d37a044e",{"_98":120,"_100":121,"_36":122},"PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73201/pergub-prov-dki-jakarta-no-13-tahun-2018","fab0df32-74c6-4812-896e-98ead5968952",{"_98":124,"_100":125,"_36":126},"PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 149 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/61441/pergub-prov-dki-jakarta-no-149-tahun-2017","8cb57962-dd87-481a-a2f3-b8ab8ed2d8a1",{"_98":128,"_100":129,"_36":130},"PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230329/pergub-prov-dki-jakarta-no-409-tahun-2016","75f3d8e4-fbeb-4e0a-9d7a-3af76d31d0d2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[141],{"_98":142,"_100":143,"_36":144},"PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai","https://peraturan.bpk.go.id/Details/153921/pergub-prov-dki-jakarta-no-64-tahun-2020","d6dd702c-4127-4401-9206-8f37770fc583","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
THE CAPITAL CITY OF JAKARTA

GOVERNOR REGULATION OF THE SPECIAL REGION
OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA
NUMBER 19 OF 2020
ABOUT
EMPLOYEE INCOME SUPPLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 58 paragraph (3) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional **finance**, it is necessary to adjust the regulation regarding Regional Performance Allowances to become Employee Income Supplement;
that based on the considerations as referred to in letter a, Governor Regulation Number 409 of 2016 concerning Regional Performance Allowances as amended several times, most recently by Governor Regulation Number 126 of 2019 concerning the Seventh Amendment to Governor Regulation Number 409 of 2016 concerning Regional Performance Allowances needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6ade3bf-b79f-4212-ac20-03cd72b5d2a2","actionData","errors"]