[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6abeb6e-1ae3-4c75-a95d-2dbc54b88975","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan - pelayanan publik
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7, TLD.NO.85
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam bidang pemakaman, maka perlu disiapkan dan ditetapkan tempat pemakaman dengan memperhatikan asas efisiensi, adil dan akuntabel;\r\nb. bahwa untuk menata dan menertibkan pemakaman serta pengendalian penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemakaman; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); \r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);\r\n8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);\r\n13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);\r\n14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); \n (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan penyelenggaraan\r\npemakaman.\r\n(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. penyediaan tanah makam;\r\nb. penggalian dan pengurukan tanah makam;\r\nc. pengangkutan mayat;\r\nd. pembongkaran makam/pusara; dan\r\ne. penyediaan makam cadangan.\r\n(3) Perorangan atau badan dapat menyelenggarakan pelayanan pemakaman. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemakaman di Kabupaten Sinjai. Tujuan dari penyelenggaraan pemakaman adalah untuk memberikan kepastian hukum, melaksanakan keyakinan agama, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga kerapian dan keindahan, melestarikan tata budaya, dan mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan penyelenggaraan pemakaman yang meliputi penyediaan tanah makam, penggalian dan pengurukan tanah makam, pengangkutan mayat, pembongkaran makam/pusara, dan penyediaan makam cadangan. Perorangan atau badan juga dapat menyelenggarakan pelayanan pemakaman. Tempat pemakaman harus ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

Tempat pemakaman diklasifikasikan menjadi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan, Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang dikelola oleh yayasan/badan sosial dan/atau badan keagamaan, dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang digunakan untuk pemakaman yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan khusus.

Bupati berkewajiban mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah makam, termasuk menunjuk, menyediakan, dan menetapkan lokasi tempat pemakaman, serta melaksanakan penutupan, pengosongan, pemindahan, dan perluasan tempat pemakaman. Setiap tempat pemakaman wajib memenuhi standarisasi yang meliputi penentuan lahan dengan batas yang jelas, tata letak makam dan tata jalan, pengelola dan pengurus makam, sarana dan prasarana yang cukup, pencatatan orang yang dimakamkan, dan papan nama tempat pemakaman.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemakaman jenazah, pemindahan jenazah, penggalian jenazah, kerjasama dalam pengadaan dan pengelolaan tempat pemakaman, pelaporan dan pemeriksaan jenazah, perizinan terkait pemakaman, hak dan kewajiban ahli waris, serta larangan terkait pemakaman.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pemegang izin atau ahli waris yang melanggar larangan dapat dicabut izinnya.\n2. Pemegang izin usaha jasa pemakaman yang melanggar ketentuan dapat dicabut izin usahanya.\n3. Pelanggaran model bangunan TPU yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan dilakukan pembongkaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SINJAI
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
FUNERAL ARRANGEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve public service in the field of funerals, it is necessary to prepare and determine burial sites with due regard to the principles of efficiency, fairness and accountability;
that in order to organize and regulate funerals and control the spatial planning of green open spaces, it is necessary to make arrangements regarding the implementation of funerals;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Funeral Arrangements;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6abeb6e-1ae3-4c75-a95d-2dbc54b88975","actionData","errors"]