[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6a4ee47-3396-49a6-af10-99d9b535019c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Reformasi Birokrasi","short_title","Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-03-04","effective_date","2013-03-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9d2fe43d-cb18-4a0d-a9a8-31a5dbd9538d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara","short_name","Perka LAN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"7f6a4c27-2c6a-4eb7-8d62-dd19888e1efd","Pendidikan & Pelatihan Aparatur","tags",[],"location","Lembaga Administrasi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Reformasi Birokrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN - pendidikan dan pelatihan - reformasi birokrasi
2013
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 2, BN 2013 (361): 3 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah berupaya melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus. \n Dasar hukum peraturan ini adalha UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 101 Tahun 2000; Kepres Nomor 34 tahun 1972; PP Nomor 34 Tahun 1972; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Keputusan Kepala LAN Nomor 193/XIII/10/6/2001; Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004; dan Perka LAN Nomor 13 Tahun 2011. \n Pedoman sebagaimana merupakan acuan bagi Lembaga Diklat Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Reformasi Birokrasi. Lembaga Diklat Pemerintah dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2013. \n Lampiran file: 28 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 28) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Reformasi Birokrasi. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang didukung oleh penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan khusus.

Pedoman ini menjadi acuan bagi Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Reformasi Birokrasi. Lembaga Diklat Pemerintah dapat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.361, 2013

NATIONAL INSTITUTE OF ADMINISTRATION. Education and Training. Bureaucratic Reform. Special. Implementation. Guidelines.

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL INSTITUTE OF ADMINISTRATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2013
ON
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL EDUCATION AND
TRAINING FOR BUREAUCRATIC REFORM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL INSTITUTE OF ADMINISTRATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize good governance, the Government seeks to carry out bureaucratic reform in all Ministries/Institutions/Local Governments;
that in order to support the implementation of bureaucratic reform, it is deemed necessary to organize special education and training;
that the implementation of education and training as referred to in letter b, it is deemed necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6a4ee47-3396-49a6-af10-99d9b535019c","actionData","errors"]