[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6a44a44-c4f6-4ae9-822d-c0fde491dc34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2014","number","38","year","2014","published_date","2014-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7af3bbb0-26d8-406a-b4ce-994ec2dfe1d3","Standar Akuntansi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi","place_of_enactment","Teluk Kuantan","theme","Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

akuntansi
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD.2014/No.38
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:	\n \n bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan\r\nberbasis akrual sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera\r\nditerapkan namun memerlukan masa transisi. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi\r\npemerintahan \n Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-275\r\nTahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 23.a Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 \n Sistematika Perbup ini adalah:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah\r\n3. Ketentuan Peralihan\r\n4. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas kewajiban penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur sistem akuntansi pemerintah daerah yang sistematis guna mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang mencakup Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sistem Akuntansi Konsolidasian, serta Bagan Akun Standar (BAS). SAPD berfungsi sebagai rangkaian prosedur, penyelenggara, dan peralatan untuk mengelola fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan. Peraturan ini juga mengatur penggunaan BAS sebagai pedoman kodefikasi akun yang terdiri dari lima level untuk memastikan keseragaman dalam pencatatan jurnal, buku besar, dan penyajian laporan keuangan. Selain itu, peraturan ini merinci berbagai sistem akuntansi spesifik, seperti akuntansi pendapatan, beban dan belanja, aset tetap, kewajiban, hingga penyusunan laporan konsolidasian yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari peraturan ini.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai 1 Januari 2015. 2. Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2014 mengacu kepada sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

RIAU PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF KUANTAN SINGINGI
NUMBER 38 OF 2014
ON
REGIONAL GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM OF KUANTAN SINGINGI REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUANTAN SINGINGI

Law Number 12 of 1985 on Land and Building Tax (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1985 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3312) as amended by Law Number 12 of 1994 on Amendment to Law Number

Considering :

that the implementation of accrual-based Government Accounting Standards as stipulated in Government Regulation Number 71 of 2010 must be implemented immediately but requires a transition period;
that based on Article 4 paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 2013 on the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards, it is stated that the regional head shall establish a regional head regulation on the regional government accounting system;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to establish a Regulation of the Regent of Kuantan Singingi on the Regional Government Accounting System of Kuantan Singingi Regency.

Bearing in Mind :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6a44a44-c4f6-4ae9-822d-c0fde491dc34","actionData","errors"]