[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6a10c28-0fd3-4338-baa0-0cff166aff5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021","number","13","year","2021","published_date","2021-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lumajang","place_of_enactment","Lumajang","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOTK
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan penggabungan beberapa urusan pemerintahan;\r\nb.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;\r\nPP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;\r\nPP No 12 Tahun 2017;\r\nPerpres No 87 Tahun 2014;\r\nPermendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016;\r\nPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016;\r\nPermensos No 14 Tahun 2016 ;\r\nPermentan No 43/Permentan/OT.010/08/2016;\r\nPermendikbud No 47 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No 16 Tahun 2018;\r\nPermenkes No 49 Tahun 2016;\r\nPermendag No 96 Tahun 2017;\r\nPermenpan RB No 20 Tahun 2018;\r\nPermendagri No 99 Tahun 2018;\r\nPerda Kab. Lumajang No 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Lumajang No 4 Tahun 2021. \n Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 135) diubah sebagai berikut :\r\n1. Ketentuan Pasal 3 huruf d diubah;\r\n2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A;\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 135).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah hasil evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Perubahan ini bertujuan untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui penggabungan beberapa urusan pemerintahan daerah, sebagai respons terhadap kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada refocusing anggaran. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan susunan Perangkat Daerah, termasuk penggabungan beberapa dinas. Misalnya, penggabungan urusan pangan dengan pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta penggabungan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dengan perdagangan menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, dilakukan penggabungan urusan pendidikan dan kebudayaan, serta urusan kesehatan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Terakhir, dilakukan penggabungan urusan sosial dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.","transitional_provisions","1. Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal kebutuhan peralihan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini dapat menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan kewenangan Perangkat Daerah.\n3. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan masa peralihan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","Perda Kab. Lumajang No. 10 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344347/perda-kab-lumajang-no-10-tahun-2025","a06fec7d-c010-4bad-9293-9228d031c10b","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LUMAJANG
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LUMAJANG REGENCY
NUMBER 13 OF 2021
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 15 OF 2016
CONCERNING THE FORMATION AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUMAJANG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the results of institutional evaluation and for the effectiveness and efficiency of the implementation of governmental affairs that are the authority of the region, it is necessary to structure the institutional regional apparatus within the Lumajang Regency Government by merging several governmental affairs;
that to implement the provisions of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus as amended by Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6a10c28-0fd3-4338-baa0-0cff166aff5a","actionData","errors"]