[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6a0c42c-6c42-4f27-8af1-bff40da9798d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Singkawang","place_of_enactment","Singkawang","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN UMUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.1, LL KOTA. SINGKAWANG: 43 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.8 Tahun 1981, UU No.12 Tahun 2001, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2009, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 2010, PP No.15 Tahun 2010, PP No.68 Tahun 2010, PP No.32 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 2012, PP No.95 Tahun 2012, Perda No.5 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tertib Jalan dan Angkutan Jalan, Tertib Kebersihan dan Lingkungan, Tertib Perizinan, Tertib Bangunan, Tertib Tempat Usaha, Tertib Reklame, Tertib Kependudukan, Tertib Tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan dan Keramaian, Tertib Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Tertib Kesehatan, Tertib Peran Serta masyarakat, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, Prosedur Pemberian Sanksi dan Mekanisme Penindakan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 35 halaman, 8 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman, nyaman, dan dinamis. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan hukum untuk menciptakan ketertiban umum agar pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib, teratur, dan tentram. Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, termasuk:

\n1. Tertib Jalan dan Angkutan Jalan: Mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, larangan melakukan kegiatan yang mengganggu lalu lintas, serta ketentuan terkait angkutan umum dan barang.
\n2. Tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial: Melarang tindakan yang dapat mengotori, merusak, atau menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
\n3. Tertib Kebersihan dan Lingkungan: Mewajibkan setiap orang atau badan untuk memelihara kebersihan lingkungan, serta mengatur ketentuan terkait hewan peliharaan, hutan kota, dan larangan membunyikan petasan.
\n4. Tertib Sungai, Saluran Air, Irigasi, Kolam, Pantai, Waduk, Danau, dan Embung: Melarang tindakan yang dapat mengotori atau merusak sungai, saluran air, dan badan air lainnya.
\n5. Tertib Perizinan: Mewajibkan setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
\n6. Tertib Bangunan: Mengatur ketentuan terkait pendirian bangunan, menara komunikasi, dan kewajiban pemilik bangunan untuk menjaga serta memelihara lahan dan bangunan miliknya.
\n7. Tertib Tempat Usaha: Mengatur ketentuan terkait izin tempat usaha, pedagang kaki lima, serta larangan menjual minuman beralkohol tanpa izin.
\n8. Tertib Reklame: Mewajibkan penyelenggaraan reklame untuk mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
\n9. Tertib Kependudukan: Mewajibkan setiap orang yang tinggal di Kota Singkawang untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan.
\n10. Tertib Tempat Hiburan, Ketangkasan, dan Keramaian: Melarang segala bentuk kegiatan perjudian serta mengatur ketentuan terkait penyelenggaraan tempat hiburan dan permainan ketangkasan.
\n11. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan: Melarang meminta bantuan atau sumbangan di tempat umum, serta mengatur ketentuan terkait pengemis, pengamen, dan tuna susila.
\n12. Tertib Kesehatan: Mengatur ketentuan terkait praktek pengobatan dan penjualan obat-obatan.
\n13. Tertib Peran Serta Masyarakat: Mewajibkan setiap orang atau badan untuk memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional serta mengatur ketentuan terkait pemasangan lambang, simbol, dan atribut lainnya di tempat umum.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk hukum daerah yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu (Pasal 6, 7, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 62, 63, 64, dan 66) dikenakan pidana kurungan paling singkat 3 hari dan paling lama 7 hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000,-
\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu (Pasal 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 29, 32, 35, 40 huruf a dan d, Pasal 42, 43, 44, 45, 52, 54, 58, 60, 61, dan 65) dikenakan pidana kurungan paling singkat 7 hari dan paling lama 14 hari atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000,-
\n3. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu (Pasal 19, 33, 47, dan 59) dikenakan pidana kurungan paling singkat 15 hari dan paling lama 30 hari atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan paling banyak Rp. 50.000.000,-
\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 40 huruf b dan c, dan Pasal 51 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SINGKAWANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SINGKAWANG CITY
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SINGKAWANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to realize a safe and comfortable Singkawang City and to create a dynamic condition where the government and the community can carry out their activities in an orderly, regular and peaceful manner, it is necessary to have legal arrangements regarding public order;
that the organization of public order is an affair of the Regional Government which in its implementation must be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Public Order;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6a0c42c-6c42-4f27-8af1-bff40da9798d","actionData","errors"]