[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6837647-3368-419c-ba71-aa72557afe3a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-11-20","effective_date","2018-11-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat","place_of_enactment","Saumlaki","theme","Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BATAS DESA - PENETAPAN DAN PENEGASAN - PEDOMAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO. 06, TLD.2018/NO.194, LL SETDA KAB. MTB : 11 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. \n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. \n eraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018. \n Lampiran 51 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2018 ini mengatur tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Peraturan ini mencakup tahapan penetapan batas desa yang meliputi pengumpulan dan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta. Selanjutnya, diatur pula mengenai penegasan batas desa yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, serta pembuatan peta batas desa. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des) yang bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim ini memiliki fungsi menginventarisasi dasar hukum, mengkaji dasar hukum untuk menentukan garis batas sementara, merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa, serta mengoordinasikan pelaksanaan dengan instansi terkait. Selain itu, peraturan ini juga mengatur penyelesaian perselisihan batas desa melalui musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat atau Bupati, dan jika tidak tercapai, penyelesaian ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa di wilayahnya.","transitional_provisions","1. Terhadap penetapan dan penegasan batas Desa yang belum memenuhi ketentuan penetapan dan penegasan batas sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF WEST SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER: 06 YEAR 2018
CONCERNING
GUIDELINES FOR ESTABLISHING AND CONFIRMING VILLAGE BOUNDARIES

REGENT OF WEST SOUTHEAST MALUKU,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to ensure orderly government administration, provide clarity and legal certainty regarding the boundaries of a Village, guidelines for establishing and confirming Village boundaries are needed;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Guidelines for Establishing and Confirming Village Boundaries;

Remembering:

Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2514);
Law Number 6 of 2014 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6837647-3368-419c-ba71-aa72557afe3a","actionData","errors"]