[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6710f62-5e14-4b76-9097-0d9062dc0e39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara","place_of_enactment","Rupit","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan-publik
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, L.D.2020/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melayani setiap masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik berdasarkan UUD Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu dan berkelanjutan dalam upayamemenuhi harapan serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, menjamin penyediaan pelayanan publik serta mempertegas hak dan kewajiban setiap masyarakat sehingga terwujudnya tanggungjawab pemerintah kabupaten dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang meberi dasar pengaturan yang jelas. \n Dasar Hukum: UUD Tahun 1945 PAsal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2009; U No.16 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.2 Tahun 2018; PermenPANRB No.15 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Pelayanan Publik dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembina, penanggungjawab dan organisasi penyelenggara pelayanan publik, kerjasama penyelenggara dalam kegiatan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Pelayanan Publik meliputi: a. Pelayanan barang publik; b. Pelayanan jasa publik; c. Pelayanan adminstratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan publik di Kabupaten Musi Rawas Utara. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembagian kewenangan: Bupati sebagai pembina, Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab.
Ruang lingkup: Pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif.
Hak dan kewajiban:

Penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan, maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berkualitas, dan bertanggung jawab.
Pelaksana wajib melaksanakan pelayanan sesuai penugasan, memberikan pertanggungjawaban, dan memenuhi panggilan hukum.
Masyarakat dapat berperan serta dalam penyusunan kebijakan, standar pelayanan, pengawasan, dan pemberian penghargaan.

Peraturan ini juga mengatur tentang kerjasama antar penyelenggara, sistem pelayanan terpadu, penyelesaian pengaduan, dan pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan tertentu dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF NORTH MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
on
PUBLIC SERVICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to serve every community to fulfill their basic rights and needs within the framework of public service based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Regency Government is obliged to organize integrated and sustainable public services in an effort to meet the expectations and demands of the community for the quality of public services;
that as an effort to improve quality, guarantee the provision of public services and reaffirm the rights and obligations of every community so as to realize the responsibility of the Regency Government and corporations in the implementation of public services, legal norms are needed that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6710f62-5e14-4b76-9097-0d9062dc0e39","actionData","errors"]