[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d66bc627-1f46-4474-851a-89a1ff618de0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":92,"_97":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025","number","11","year","2025","published_date","2025-06-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Konektivitas - Jalan Daerah - Swasembada - Pangan - Energi
2025
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 11, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045, serta untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, diperlukan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung produktivitas kawasan pangan dan distribusi energi, maka ditetapkan Inpres ini. \n Inpres ini ditujukan kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, beberapa Menteri, dan kepada para kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam Inpres ini. \n Inpres ini diarahkan untuk melakukan beberapa langkah terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing pihak yang diberikan instruksi dalam Inpres ini untuk melaksanakan kegiatan antara lain berupa: melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi guna meningkatkan konektivitas jalan daerah yang telah memenuhi readiness citeria, baik yang telah ditetapkan statusnya sebagai jalan provinsi dan kabupaten/kota maupun yang belum ditetapkan statusnya, utamanya yang mendukung produktivitas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan industri, dan kawasan produktif lainnya, serta mendukung pendistribusian energi dalam rangka pencapaian swasembada pangan dan energi. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2025. \n Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. \n Lampiran file: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 bertujuan untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah guna mendukung swasembada pangan dan energi, sejalan dengan visi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045. Instruksi ini mengarahkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah terkoordinasi dalam pembangunan dan peningkatan jalan daerah yang mendukung produktivitas kawasan pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan distribusi energi. Kementerian dan lembaga terkait diinstruksikan untuk merencanakan, menyediakan anggaran, memantau, mengevaluasi, dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Instruksi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dan informasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kepada Presiden.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2025
REGARDING
ACCELERATION OF IMPROVING REGIONAL ROAD CONNECTIVITY TO
SUPPORT FOOD AND ENERGY SELF-SUFFICIENCY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

In order to realize Asta Cita Towards a Golden Indonesia 2045, and to encourage national independence through food and energy self-sufficiency, it is necessary to accelerate the improvement of regional road connectivity to support the productivity of food areas and energy distribution, hereby instructs:

To :

Coordinating Minister for Infrastructure and Regional Development;
Coordinating Minister for Food;
Minister of Home Affairs;
Minister of Finance;
Minister of Public Works;
Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency;
The Governors; and
The Regents/Mayors.

For :

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=d66bc627-1f46-4474-851a-89a1ff618de0","actionData","errors"]