[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6629763-4d62-41c8-96fc-16b9acd0485a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-02-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis\r\nRetribusi Jasa usaha Pemerintah Daerah yang sangat potensial untuk\r\nmeningkatkan pendapatan asli daerah;\r\nbahwa sehubungan dengan adanya penambahan aset daerah yang\r\nmerupakan obyek kekayaan daerah yang termasuk dalam jenis barang\r\nbergerak dan barang tidak bergerak serta adanya Peraturan perundang- undangan yang baru;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34\r\nTahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek dan Subjek Retribusi;\r\n3.\tGolongan Retribusi;\r\n4.\tBiaya Operasional;\r\n5.\tJenis Kekayaan Daerah;\r\n6.\tTata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kekayaan Daerah;\r\n7.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n8.\tPrinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n9.\tStruktur dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n10.\tMasa Retribusi, Saat Retribusi Terutang dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah;\r\n11.\tTata Cara Pemungutan;\r\n12.\tTata Cara Pembayaran;\r\n13.\tSanksi Administrasi;\r\n14.\tTata Cara Penagihan;\r\n15.\tPengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;\r\n16.\tKetentuan Penyidikan;\r\n17.\tKetentuan Pidana;\r\n18.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 15 Tahun 1998 tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2003 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 15 Tahun 1998 tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar No.15 Th. 1998 tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 22 Tahun 1998 tentang\r\nRetribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar No.15 Th. 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Banjar. Latar belakangnya adalah potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, penambahan aset daerah, dan adanya peraturan perundang-undangan baru.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas setiap pemakaian kekayaan daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.
Penggolongan Retribusi: Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.
Jenis Kekayaan Daerah: Kekayaan daerah meliputi barang bergerak (alat berat, kendaraan bermotor, alat musik, genset) dan barang tidak bergerak (tanah, bangunan, radio siaran pemerintah daerah).
Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan Kekayaan Daerah: Penggunaan kekayaan daerah harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Terdapat proses permohonan izin dan pembuatan perjanjian penggunaan kekayaan daerah.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi berbeda untuk barang bergerak dan tidak bergerak, dengan rincian tarif yang spesifik.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Diatur oleh Bupati/pejabat yang ditunjuk.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah menggunakan SKRD. Pembayaran harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak SKRD diterbitkan.

","transitional_provisions","","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n\nSetiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Banjar No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22353/perda-kab-banjar-no-7-tahun-2011","7260663e-b718-4888-8983-f2722bab12c8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2009
on
LOCAL ASSET USAGE FEE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the Local Asset Usage Fee is a type of Regional Government Business Service Fee that is very potential to increase original local revenue;
that in connection with the addition of regional assets which are the object of regional assets which are included in the type of movable and immovable goods and the existence of new laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Local Asset Usage Fee.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 03 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6629763-4d62-41c8-96fc-16b9acd0485a","actionData","errors"]