[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6579a94-7402-4537-b64a-56c848f32341","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-12-07","effective_date","2012-12-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN - PENYELENGGARAAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/5,TLD NO.254, LL SEKOT AMBON : 47 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); jungkto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), pada sub Bidang Perhubungan Darat sub-sub bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten/Kota. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Ambon perlu diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, serta menegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Latar belakangnya adalah perlunya penyelenggaraan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi di Kota Ambon.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan jaringan transportasi jalan, termasuk rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pengaturan penggunaan jalan.
Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor, meliputi pendataan, pemeriksaan, pengujian, serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
Pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui program dan rencana kerja, serta penyelenggaraan penderekan kendaraan bermotor.
Teknik lalu lintas, mencakup manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, pemindahan kendaraan, serta pengaturan parkir dan bongkar muat barang.
Pembinaan pemakai jalan melalui pendidikan mengemudi dan pembinaan angkutan, termasuk angkutan orang dan barang, serta penetapan tarif angkutan.
Pengaturan terminal, meliputi perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan, jasa pelayanan terminal, dan kegiatan usaha penunjang.
Pengaturan kendaraan tidak bermotor, termasuk persyaratan administrasi dan teknis.
Pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan terkait penggunaan jalan, parkir, pemasangan benda-benda di jalan, serta bongkar muat barang tanpa izin.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.\n2. Untuk mempersiapkan pemberlakuan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota bertugas melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh pengguna lalu lintas angkutan jalan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran, denda, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER - 5 YEAR 2011
ABOUT
ORGANIZATION OF ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Considering:

that one of the mandatory affairs of the Regional Government mandated by Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 59, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4844); juncto Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs Between the Central Government, Provincial Regional Governments, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6579a94-7402-4537-b64a-56c848f32341","actionData","errors"]