[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d650de60-7202-435e-8217-f490560490ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-retribusi daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD NOMOR 3/D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. bahwa penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan objek retribusi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Madiun untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; \n Materi Pokok berisi Ketentuan, Retribusi, Tata Cara, Pemungutan, Pemeriksaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus menetapkan retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan kebijakan retribusi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas, serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pembuangan tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah oleh pihak swasta termasuk objek retribusi. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut.

Retribusi ini termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume (meter kubik), klasifikasi pengguna layanan (tempat usaha, rumah tangga, rusunawa, tempat pelayanan sosial), dan lokasi pengguna layanan. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif bervariasi, misalnya untuk tempat usaha sebesar Rp. 175.000,00/m³ dan rumah tangga sebesar Rp. 100.000,00/m³. Perumahan yang menggunakan SPAL-S dan rumah tangga yang menggunakan MCK plus dibebaskan dari retribusi. Pihak swasta yang membuang tinja ke IPLT dikenakan retribusi Rp. 50.000,00/m³.

Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Retribusi dipungut di wilayah Kota Madiun menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Walikota.

Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi. Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah instansi pemungut retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN
EAST JAVA PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 9 OF 2017
ON
LOCAL FEE FOR THE PROVISION AND/OR REMOVAL OF LATRINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n

Considering:

that the regional fee policy is implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account the potential of the region;
that the provision and/or removal of latrines is a local fee object organized by the Madiun City Government for the purpose of public interest and benefit;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees, the local fee for the provision and/or removal of latrines is stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d650de60-7202-435e-8217-f490560490ef","actionData","errors"]