For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Also known as: Perda Kabupaten Gunungkidul 14/2015 · Perda Kabupaten Gunungkidul No. 14 Tahun 2015 · Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015

Status:
Active
Effective Date:18 Desember 2015Publication Date:18 Desember 2015
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
LocationPemerintah Kabupaten Gunungkidul
Effective Date18 Desember 2015
Publication Date18 Desember 2015
Place of EnactmentWonosari

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. APBD ini merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketentuan Substansial:

APBD Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

  1. Pendapatan Daerah: Rp1.739.998.448.710,19
  2. Belanja Daerah: Rp1.758.138.711.553,44 (Defisit Rp18.140.262.843,25)
  3. Pembiayaan Daerah:
  • Penerimaan: Rp43.171.589.753,25
  • Pengeluaran: Rp25.031.326.910,00 (Pembiayaan netto Rp18.140.262.843,25)

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran pembiayaan.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan pelaksanaan APBD.

(-)

(-)