[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d632722c-52c3-41e8-ac2c-7fef2e0598e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-04-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ a tau Pencemaran Lingkungan hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);\r\n6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);\r\n13. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);\r\n14. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375); \n BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kelembagaan, pada Bab II ini mengatur mengenai pembentukan organisasi atau kelembagaan Dalkarhutla Pemerintah Daerah Provinsi; BAB III Penanggulangan Karhutla; BAB III Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana; BAB IV Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup; BAB V Pembinaan dan Pengawasan; BAB VI Peran Masyarakat; BAB VII Pendanaan; BAB VIII Sanksi Administratif; BAB IX Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023. \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan hutan yang baik untuk menjamin manfaat ekologi, sosial budaya, dan ekonomi, serta perlindungan dari kerusakan akibat Karhutla.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur pembentukan organisasi atau kelembagaan Dalkarhutla oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang terdiri dari organisasi koordinatif (Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Karhutla) dan operasional (Satker Dalkarhutla Provinsi). Satgas Pengendali Provinsi diketuai oleh Gubernur dan beranggotakan berbagai instansi terkait. Satker Dalkarhutla Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dalam menjalankan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan, dan evaluasi Dalkarhutla.

\r\n\r\n

Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi pengendalian dengan pencegahan (pemantapan organisasi, peningkatan koordinasi, sosialisasi, pembuatan peta kerawanan, pelatihan, penyiapan sistem peringatan dini, patroli), pengendalian dengan pemadaman (mobilisasi sumber daya, penyediaan logistik, pemadaman awal dan lanjutan, evakuasi), dan penanganan pasca Karhutla (pengawasan areal bekas, identifikasi luas, pemenuhan kebutuhan dasar, penegakan hukum, rehabilitasi). Setiap orang dilarang membakar hutan atau lahan, kecuali untuk tujuan khusus dengan persetujuan atau pembukaan lahan terbatas oleh masyarakat dengan kearifan lokal.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur kewajiban bagi pemegang izin/persetujuan terkait kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutla di wilayah kerja/usahanya. Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam penanggulangan Karhutla lintas kabupaten/kota, serta melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana Karhutla.

\r\n\r\n

Sumber daya manusia, sarana, dan prasarana Dalkarhutla wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pihak terkait. Peraturan ini juga mengatur pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat Karhutla, pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur, peran masyarakat dalam Dalkarhutla, serta pendanaan dari APBD Provinsi dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Sanksi diberlakukan kepada organisasi pelaksana Dalkarhutla Provinsi dan unit pengelola yang tidak melaksanakan kewajiban.\r\n2. Gubernur dapat menerapkan sanksi administratif dan rekomendasi terkait Karhutla terhadap perizinan di sektor kehutanan, pertanian/perkebunan, dan pertambangan.\r\n3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\r\n4. Pelanggaran terhadap larangan membakar hutan/lahan dan kewajiban terkait penanggulangan Karhutla dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2023
ABOUT
FOREST AND LAND FIRE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 18 paragraph (3) of Government Regulation Number 4 of 2001 concerning the Control of Damage and/or Pollution of the Environment Related to Forest and/or Land Fires, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Forest and Land Fire Management; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 41 of 1999 Concerning Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3888) as amended several times, most recently by Law Number 11 of 2020

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d632722c-52c3-41e8-ac2c-7fef2e0598e6","actionData","errors"]