[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d6268784-2e07-46bb-8a6a-f488f70e92cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT YANG BERPENDAPATAN RENDAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT YANG BERPENDAPATAN RENDAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT YANG PERPENDAPATAN RENDAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT YANG BERPENDAPATAN RENDAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi rumah tangga sasaran, perlu melaksanakan program penyaluran beras untuk rakyat sejahtera sebagai upaya responsif atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan rumah tangga. Untuk meningkatkan efektifitas program penyaluran beras untuk rakyat sejahtera di kabupaten Kerinci, diperluakan dianya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan peran serta masyarakat. \n UUD TH 1945 PASAL 18 (6), UU NO 58 TH 1958, UU NO 25TH 2008, UU NO 18 TH 2012, UU NO 23 TH 2014 SEBAGAI MANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KALI DENGAN UU NO 9 TH 2015, PP NO 68 TH 2002, PP NO 15 TH 2010, PERMENDAGRI NO 80 TH 2015, PERMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NO 1 TH 2015. \n Kegiatan perencanaan pendistribusikan program meliputi penetapan rumah tangga sasaran , penerima masyarakat, penentuan titik distribusi dan titik bagi. Perencanaan dan penetapan rumah tangga sasaran penerima manfaat dilakukan secaran tranparan dan bertanggungjawab. masyarakat berpendapan rendah penerima subsidi beras pada rumahnya diberi penanda khusus. \r\nAnggaran subsidi beras bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja daerah. Biaya operasional pendistribusian dari gudang bulog sampai titik distribusi menjadi tanggung jawab perum bulog. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, menjadi mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan ketersediaan pangan, menjadi pasar bagi hasil usaha pertanian padi, menstabilkan harga beras, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran program adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang berhak menerima beras subsidi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Untuk pengelolaan program, dibentuk Tim Koordinasi Program di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta Pelaksana Distribusi di tingkat desa. Bupati bertanggung jawab di tingkat kabupaten, Camat di tingkat kecamatan, dan Kepala Desa di tingkat desa. Perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, penentuan Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB), yang dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa. Masyarakat berpendapatan rendah penerima subsidi beras diberi tanda khusus pada tempat tinggalnya.

Anggaran subsidi beras berasal dari APBN. Biaya operasional dari gudang Perum BULOG sampai TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG, sedangkan dari TD sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pengendalian program mencakup monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengaduan masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dengan melakukan pemantauan dan melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi terkait.

","transitional_provisions","sanctions","1. Sanksi administratif diberikan kepada pelaksana program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pemberian sanksi administratif dilakukan dengan mekanisme teguran, pemberian waktu perbaikan selama 7 (tujuh) hari kalender, dilanjutkan surat peringatan apabila tidak diindahkan.\n3. Jika mekanisme pemberian sanksi administratif menurut ayat (4) tidak juga diindahkan, maka Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KERINCI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 2 OF 2017
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF THE RICE SUBSIDY DISTRIBUTION PROGRAM FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

Establishes:

REGIONAL REGULATION CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE RICE SUBSIDY DISTRIBUTION PROGRAM FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

\n \n

CONSIDERING:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 58 of 1958 concerning the Enactment of Emergency Law Number 21 of 1957 concerning Amendments to Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Level II Autonomous Regions within the Level I Autonomous Region of Central Sumatra as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1958 Number 108, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1643);
Law Number 25 of 2008 concerning the Establishment of Sungai

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d6268784-2e07-46bb-8a6a-f488f70e92cc","actionData","errors"]