[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d61acca3-8ce0-4ad9-9e46-092e92b0d69f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2022 tentang LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pinrang","place_of_enactment","Pinrang","theme","LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LAHAN-PERTANIAN-PANGAN-BERKELANJUTAN
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber\r\ndaya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang\r\nMaha Esa yang dikuasai oleh negara dan\r\ndipergunakan untuk kemakmuran dan\r\nkesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan\r\ndikembangkan secara konsisten;\r\nb. bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian\r\npangan di Kabupaten Pinrang karena beralihnya\r\nfungsi lahan pertanian pangan menjadi non\r\npertanian dapat mempengaruhi terwujudnya\r\nkemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di\r\ndaerah dan kebutuhan pangan nasional;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25\r\nayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009\r\ntentung Perlindungan LP2B, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan\r\nBerkelanjutan. \n 1. asal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945.\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang\r\nPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.\r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.\r\n6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan LP2B sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.\r\n8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang\r\nPangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.\r\n9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang\r\nPerlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.\r\n11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang\r\nCipta Kerja.\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004\r\ntentang Penatagunaan Tanah.\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang\r\nPenetapan dan Alih Fungsi LP2B.\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012\r\ntentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian\r\nPangan Berkelanjutan.\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012\r\ntentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan\r\nBerkelanjutan.\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012\r\ntentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian\r\nPangan Berkelanjutan.\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021\r\ntentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi\r\nPembangunan Untuk Kepentingan Umum.\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021\r\ntentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Telantar.\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021\r\ntentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021\r\ntentang Penyelenggaraan Perlindungan dan\r\nPengelolaan Lingkungan Hidup.\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021\r\ntentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian\r\n23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor\r\n4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan\r\nPertanian Berkelanjutan.\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1\r\nTahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka\r\nPanjang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009-\r\n2029.\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14\r\nTahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nKabupaten Pinrang Tahun 2012-2032. \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP\r\nBAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN\r\nBAB IV PENGEMBANGAN\r\nBAB V PEMANFAATAN\r\nBAB VI PEMBINAAN\r\nBAB VII PENGENDALIAN\r\nBAB VIII PENGAWASAN\r\nBAB IX SISTEM INFORMASI\r\nBAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI\r\nBAB XI PEMBIAYAAN\r\nBAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB XIII SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB XV KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XVI KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pinrang. Latar belakangnya adalah perlunya melindungi dan mengembangkan lahan pertanian pangan yang semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah.

\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\r\n

Perencanaan dan penetapan LP2B, termasuk perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek yang disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Pengembangan LP2B melalui optimasi lahan pangan (intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi) serta penambahan cadangan LP2B.
Pemanfaatan LP2B yang mewajibkan pemilik lahan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pertanian pangan.
Pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan LP2B.
Pengendalian LP2B melalui insentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.
Pengawasan terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam pengelolaan LP2B.
Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
Perlindungan dan pemberdayaan petani.
Pembiayaan LP2B yang dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah.
Peran serta masyarakat dalam perlindungan kawasan dan LP2B.

\r\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, denda administratif, dan lainnya.\r\n2. Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).\r\n3. Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian LP2B tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PINRANG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PINRANG REGENCY
NUMBER 6 of 2022
CONCERNING
SUSTAINABLE FOOD AGRICULTURE LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PINRANG,

\n\n \n \n

Considering:

that food agriculture land is a natural resource bestowed by God Almighty which is controlled by the state and used for the prosperity and welfare of the people so that it needs to be protected and developed consistently;
that the decreasing amount of food agriculture land in Pinrang Regency due to the land use change of food agriculture land to non-agriculture can affect the realization of independence, resilience and food sovereignty in the region and national food needs;
that to implement the provisions of Article 25 paragraph (1) of Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of LP2B, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Sustainable Food

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d61acca3-8ce0-4ad9-9e46-092e92b0d69f","actionData","errors"]