[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d60cb584-d61e-40c0-818e-6855b5d2336e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2010 tentang BANGUNAN GEDUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","BANGUNAN GEDUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan gedung
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK:	\n \n Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia; penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan; bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan – bangunan; agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran serta masyarakat dan upaya pembinaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. \n Dasar Hukum: 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi \r\n 3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\n4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan \r\n5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seabagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n 6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n 7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan \r\n8. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi \r\n13. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunanh Gedung \r\n 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 thun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n15. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional \r\n16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; \r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan \r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Wajo.\r\n \n MENGATUR TENTANG BANGUNAN GEDUNG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2010. \n 38 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 1989 Nomor 4) sepanjang mengenai bangunan gedung.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah bahwa bangunan gedung memiliki peran strategis dalam pembentukan watak dan produktivitas manusia, sehingga perlu diatur untuk mewujudkan bangunan yang andal, berjati diri, dan selaras dengan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menertibkan penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai dengan fungsi dan persyaratan administratif serta teknis.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Fungsi bangunan gedung meliputi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah.\n2. Persyaratan bangunan gedung meliputi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, IMB) dan persyaratan teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan).\n3. Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi tahapan pembangunan (perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi), pemanfaatan (pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan berkala), pelestarian, dan pembongkaran.\n4. Peran masyarakat diatur dalam pemantauan, penjagaan ketertiban, pemberian masukan, penyampaian pendapat, dan pelaksanaan gugatan perwakilan.\n5. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.","transitional_provisions","1. Izin mendirikan bangunan gedung yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bangunan gedung yang belum memperoleh izin mendirikan bangunan gedung, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, sudah harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung.\n3. Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan gedung harus mendapatkan sertifikat laik fungsi.\n4. Setiap pemilik bangunan gedung yang telah berdiri, di dalam garis sempadan, di dalam, di atas dan/atau yang melintasi sarana dan prasarana umum sejak sebelum diundangkannnya Peraturan Daerah ini, wajib:\na. mengajukan permohonan persetujuan mendirikan bangunan gedung untuk jangka waktu sementara kepada Bupati, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;\nb. membongkar dengan sukarela, bangunan gedung miliknya dimaksud, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Bupati secara resmi menolak atau tidak memenuhi permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.\n5. Paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten wajib membongkar paksa setiap bangunan di dalam garis sempadan, di dalam, di atas dan/atau yang melintasi sarana dan prasarana umum yang tidak memiliki izin.","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.\n2. Selain pengenaan sanksi administratif dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.\n3. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam perdana ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.\n4. Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggara ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga mengakibatkan bangunan gedung tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WAJO REGENCY GOVERNMENT
WAJO REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2010
ABOUT
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n

Considering:

That buildings, as places where humans carry out their activities, have a very strategic role in shaping character, realizing productivity, and human identity;
that the organization of buildings needs to be regulated and fostered for the continuity and improvement of community life and livelihoods, as well as to create reliable buildings with identity, and balanced, harmonious, and in harmony with the environment;
that buildings must be organized in an orderly manner, realized in accordance with their function, and fulfill administrative and technical requirements of buildings;
that in order for buildings to be organized in an orderly manner and realized in accordance with their function, community participation and development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d60cb584-d61e-40c0-818e-6855b5d2336e","actionData","errors"]